Gatanews.id || Lombok Timur – Pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur bersama sejumlah unsur seperti petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta masyarakat telah berhasil mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di kawasan TNGR.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengaku telah terjadi dua kasus kebakaran yaitu pada Mei dan awal Agustus. Akan tetapi
keduanya telah berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat. Hal tersebut dilaporkan Bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8/2026).
Meski demikian, dalam laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago tersebut,Bupati mengingatkan posisi wilayah TNGR. Tidak hanya sebagai kawasan wisata lokal, dengan kunjungan yang tinggi, TNGR selalu menarik perhatian internasional.
“Kami bersama Forkopimda, kita melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear, Pak,” jelasnya.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya,maka isu internasional yang kami khawatirkan,” tambahnya lebih jauh.
Karena itu Bupati berharap adanya dukungan Pemerintah Pusat, utamanya untuk menambah sarana dan prasarana pendukung keselamatan, operasi pemadaman maupun pencegahan Karhutla, “Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan,Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin,dengan keterbatasan selang, nozle, dan sebagainya,” urainya lagi.
Menko Polkam memahami kekhawatiran Bupati dan meminta untuk segera mengajukan permintaan penambahan sarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan
Pemda dan seluruh pihak terkait dalam upaya mengendalikan Karhutla. Hal tersebut sejalan dengan penekanannya sebelum menutup Rakor yang diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia tersebut.
Menko Polkam memahami kekhawatiran Bupati dan meminta untuk segera mengajukan permintaan penambahan sarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia juga mengapresiasi langkah yang dilakukan
Pemda dan seluruh pihak terkait dalam upaya mengendalikan Karhutla. Hal tersebut sejalan dengan penekanannya sebelum menutup Rakor yang diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia tersebut.
Menko Polkam mengingatkan agar tidak sekadarresponsif atau menunggu keadaan darurat, akan tetapi juga melakukan pencegahan terukur dengan mengubah pola penanganan secara fundamental sebelum titik api meluas. Ia juga menekankan pentingnya satu kesatuan operasi. Seluruh pihak diminta meninggalkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan sejak upaya deteksi hingga pengakan hukum.
Diingatkan pula. Sebagai upaya pencegahan untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional, disamping optimalisasi instrumen daerah yang didukung pula oleh penegakan hukum yang konsisten.
Total luas karhutla secara nasional untuk periode Januari–Juli 2026 tercatat sebesar 199.873 ha. Selain hutan dan lahan, mengingat prediksi musim kemarau yang baru akan memasuki puncaknya pada Agustus–September, diingatkan pula waspada terhadap potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
