oleh

Restorative Justice Digelar, Advokat “Banteng Keadilan” Temukan Data Baru

Gatanews.id | Mataram – Kasus dugaan penipuan oleh Direktur PT. Tri Karya Utama Cendana (TKUC) inisial MA, yang dilaporkan supllier (rekanan) inisial HB ke Polda NTB memasuki babak baru. Pasalnya, harapan kuasa hukum MA untuk diterapkannya restorative justice dalam penyelesaian kasus, diatensi Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB.

Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H. selaku kuasa hukum MA, Selasa (28/6/2022), kepada media usai pertemuan dengan pihak pelapor yang didampingi kuasa hukumnya, mengapresiasi Subdit I Ditreskrimum Polda NTB yang telah menerapkan upaya restorative justice, dimana kedia belah pihak dipertemukan untuk bermufakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan tersebut.

Alhamdulillah, kami berterimakasih sama Subdit I Ditreskrimum Polda NTB, tadi kita dipertemukan dengan pihak pelapor. Tadi saya mendampingi keluarga dari terlapor atau perusahaan PT. Tri Karya Utama Cendana yang merupakan klien saya,” ungkap Lalu Anton.

“Seharusnya restorative justice ini dilakukan sebelum klien saya ditetapkan tersangka. Tapi sudah lah, semoga mediasi tadi akan membuka jalan baru untuk penyelesaian. Amin,” imbuhnya.

Banner Iklan Aruna

Lalu Anton mengatakan, salah satu hasil pertemuan yang difasilitasi Subdit I Ditreskrimum Polda NTB itu, terungkap bahwa kasus dugaan penipuan oleh Direktur PT. TKUC yang dilaporkan supllier, dalam proyek pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat miskomunikasi.

“Hasil mediasi tadi terungkap bahwa memang ada miskomunikasi sebenarnya, miskomunikasinya itu masalah nominal sisa yang harus dibayarkan, dari pelapor menginginkan sisa pembayaran sebesar dua koma sekian milyar, sedangkan klien kami ingin sesuai dengan kontrak perjanjian yakni Rp.1,076 milyar, dengan catatan segala sesuatu atau persyaratan pembayaran harus dipenuhi,” katanya.

Lebih lanjut advokat muda yang disebut-sebut “Banteng Keadilan” itu menuturkan, dalam mediasi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Subdit I Ditreskrimum itu, juga terungkap adanya pembayaran denda keterlambatan penyelesaian proyek, yang diminta dan telah disetorkan ke pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Kantor BPS NTB.

“Anehnya denda keterlambatan itu juga diminta dan dibayarkan oleh supllier, harusnya denda keterlambatan penyelesaian proyek itu cukup dibayarkan oleh perusahaan kontraktor,” ujar Lalu Anton.

“Jadi, biaya denda keterlambatan yang dibayarkan oleh supllier itu juga ditagihkan ke perusahaan kontraktor atau klien kami,” lanjutnya.

Selain itu, kata Lalu Anton, dalam mediasi itu juga terungkap adanya kontrak perjanjian baru terkait instalasi listrik, yang juga ditagihkan untuk dibayarkan oleh PT. TKUC. Namun demikian, menurut kliennya merasa tidak pernah menandatangani kontrak perjanjian tersebut alias diduga palsu.

“Selesai mediasi tadi saya langsung menanyakan kepada klien saya kaitannya dengan kontrak perjanjian kelistrikan itu, tapi klien saya bilang bahwa dia tidak pernah membuat atau menandatangani kontrak itu,” jelasnya.

“Dan setelah kita teliti, memang tanda tangan di kontrak itu jauh berbeda dengan tanda tangan klien saya, beda sekali,” tandas Lalu Anton.

Untuk diketahui, sesuai informasi Direktur PT. TKUC yang saat ini penahanannya telah diperpanjang Tim Penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda NTB, yang disampaikan kuasa hukumnya bahwa penunjukan pelapor inisial HB selaku supllier (rekanan), ditentukan dan atau ditunjuk oleh PPK Proyek Pembangunan Kantor BPS NTB, selaku pernanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.