Penulis: Aldy Anzary Hutabarat Mahasiswa Ilmu Politik FISIP- Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh- Kota Subulussalam merupakan hasil dari pemekeran Kabupaten Aceh Singkil. Terbentuk berdasarkan UU No 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh. Subulussalam kaya akan alam SDA terletak di ujung barat selatan Aceh berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara (Kab.Pak-Pak Barat). Subulussalam menjadi pintu perniagaan Aceh khususnya bagian barat selatan.
Dari segi politik, Kota Subulussalam memperlihatkan aktivitas politik yang musiman khususnya hanya ketika adanya konstestasi pemilu atau pilkada dan kurangnya partipasi politik masyarakat misalnya seperti minimnya minat mengikuti musrengbang desa serta kurangnya pendidikan poliltik terhadap rakyat dan dinasti politik yang mengakar.
Dinasti politik bisa dilihat dari Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota H. Affan Alfian Bintang – Salmaza, dimana walikota sendiri menempatkan 2 anaknya di DPRK, sebagai Ketua DPRK dan Ketua Fraksi serta beberapa Jabatan kepala dinas yang ditempati keluarga dari walikota.
KotaSubulussalam ada beberapa keluarga-keluarga kuat yang bertarung dalam memeperebutkan kekuasaan politik, misal keluarga H.Sudirman Munthe (H.Abadi) yang menempatkan 2 anak nya dan 1 menantunya menjadi pimpinan DPRK dan anggota DPRK. Juga terdapatnya pemodal-pemodal di perpolitikan Kota Subulussalam khususnya yang menjadi pemodal ialah para pengusaha, pengusuha menjadi pemodal politik.
demikelancaran bisnisnya, demi kemudahan akses terhadap pejabat, dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan koneksi yang ada. Hingga kini perekonomian subulussalam masih baik karena harga sawit tergolong stabil dan efek nya peredaran uang yang normal, daya beli masyarakat yang stabil.
Lalu bagaimana ketika harga sawit anjlok? Ya tentunya daya beli masyarakat akan rendah karena penghasilan rendah, perputaran ekonomi daerah akan melambat, Sudah seharus nya Pemerintah memikirkan alternative selain sawit yang dapat menopang kestabilan ekonomi di daerah.
Sungguh sangat disayangkan Kota Subulussalam hanya punya satu kekuatan tunggal sebagai penopang utama ekomoni daerah yaitu buah sawit. Dengan perkembangan global yang dinamis dan di jaman 4.0 ini, Pemerintah harusnya mendorong masyarakat khusunya kaum millennial agar produktif dan inovatif agar dapat rakyat subulussalam dapat bersaing dengan masyarakat luar.
Sebagai Kota Madya seharusnya yang ditampilkan itu bagaimana berkembang nya home industry, pengengelolaan ekonomi yang lebih modern,pondasi ekomoni yang tidak tunggal. Pengelolaan lingkungan yang baik, tata ruang kota yang baik dan SDM yang unggul.
Subulussalam hingga saat ini belum mampu menjadikan daerah mandiri yang terlepas dari kemiskinan, swasembada pangan/sembako. Malah Subulussalam sangat bergantung dari Medan. Sudah saatnya Pemerintah Kota Subulussalam mengatur rencana dan diringi aksi nyata.
bagaimana subulussalam menjadi daerah yang mandiri yang tidak bergantung dengan daerah lain. Misalnya dengan mengadakan pembinaan industri-industri jangka panjang yang dikelola langsung oleh masyarakat yang dibina oleh lembaga tertentu, seperti industri elektronik, industry daur ulang sampah, industri alat-alat rumah tangga.
Dengan kegiatan seperti ini tentunya dapat meningkat nilai ekonomi masyarakat subulussalam. Masyarakat subulussalam harusnya sudah dipersiapkan dari dini untuk bersaing dengan luar daerah bahkan dengan masyarakat global secara sehat.
Kota Subulussalam menjadi target pasar dari pedagang Sumatera Utara dan daerah lainnya, tapi rakyat subulussalam sendiri dominan nya hanya berperan sebagai pelaku konsumsi, sudah seharusnya rakyat subulussalam menjadi masyarakat yang produktif ,inovatif dan kreatif dengan peran aktif serta nyata dari pemerintah kota.
Harapan kita kedepannya rakyat subulussalam dapat melihat aktivitas politik yang sehat dan santun, dimana tidak adanya lagi adu sentiment yang ada adu argument, dimana tidak ada lagi menyerang secara pribadi yang ada menyerang secara visi misi, serta ditanamkannya pendidikan politik dari dini terhadap rakyat subulussalam agar dapat meninimalisir kegiatan politik yang kotor dan tidak beretika.
Untuk perekonomian tentunya dengan wewenang pemirintah yang super power kiranya dapat mempersiapkan program jangka panjang dalam hal meningkatkan perekonomian daerah agar dapat meningkatkan taraf hidup rakyat subulussalam dengan tujuan kemandirian dari segala sektor perekonomian yang berazaskan ekonomi kerakyatan.(RM)
