Gatanews|Mataram – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di NTB jadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan pekerja. Dalam dialog bertema “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” di Kantor Dinas Nakertrans NTB, Jumat (1/5/2026), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya melibatkan serikat buruh dalam penyusunan kebijakan daerah.
Iqbal mengakui selama ini masih ada regulasi yang belum maksimal menyerap aspirasi pekerja. Ke depan, seluruh kebijakan terkait ketenagakerjaan diminta lebih terbuka bagi serikat buruh.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, dalam setiap penyusunan Perda khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan,” tegas Iqbal.
Selain soal regulasi, Miq Iqbal juga menyoroti lemahnya fasilitas pengawasan ketenagakerjaan. Ia meminta penambahan anggaran dan kendaraan operasional bagi tim pengawas segera direalisasikan.
“Saya sudah perintahkan untuk menambah anggaran pengawasan dan menyiapkan kendaraan operasional bagi teman-teman pengawas,” katanya.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal menilai kenaikan upah perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah serta kemampuan perusahaan menjalankan aturan.
“Saya lebih memilih menaikkan upah secara moderat namun dibarengi pengawasan ketat agar semua perusahaan benar-benar membayarnya, daripada naik drastis tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.
Iqbal juga menilai sektor pertanian masih jadi penopang utama kesejahteraan masyarakat NTB. Menurutnya, pertumbuhan sektor pertanian bakal memberi dampak langsung terhadap daya beli warga dibanding sektor lain yang cakupan tenaga kerjanya terbatas.
“Target kita NTB Makmur Mendunia. Saat target itu tercapai, standar kesejahteraan kita pun harus ikut melompat lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam dialog itu, Pemprov NTB turut menegaskan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu langkah baru lewat kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk membantu biaya keberangkatan PMI melalui skema KUR berbunga rendah.
“Seluruh biaya keberangkatan akan ditalangi terlebih dahulu Bank NTB Syariah melalui skema KUR PMI,” terang Iqbal.
Pemprov NTB juga menggagas sistem pengelolaan gaji PMI bersama bank luar negeri agar penghasilan pekerja bisa terbagi otomatis untuk kebutuhan keluarga, tabungan, hingga modal usaha.
“Kita ingin memutus rantai ‘berangkat miskin, pulang tetap miskin’,” tambahnya.
Tak hanya itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan sekolah berasrama bagi anak-anak PMI hasil kolaborasi dengan pemerintah pusat. Program tersebut difokuskan untuk pendidikan karakter dan keterampilan anak pekerja migran.
“Jika nantinya mereka memilih menjadi PMI seperti orang tuanya, mereka akan menjadi PMI yang memiliki keahlian tinggi, bukan pekerja kasar,” tegas Iqbal.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri meminta perhatian lebih terhadap pekerja perempuan. Ia menilai perempuan punya peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga.
“Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu,” ujar Wagub.
Ia berharap regulasi terkait jam kerja dan perlindungan pekerja perempuan bisa diperkuat ke depan, apalagi mayoritas PMI asal NTB didominasi perempuan.
Di sisi lain, Ketua SPN NTB Lalu Wira Sakti mengapresiasi kehadiran lengkap jajaran Pemprov NTB dalam peringatan May Day tahun ini.
“Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda hingga jajaran kepala dinas,” ujarnya.
Wira juga menyambut positif komitmen gubernur yang siap melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan Perda.
“Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja,” tegasnya.
Menurut Wira, buruh harus dipandang sebagai bagian penting penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah maupun perusahaan.
“Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi kemakmuran itu akan terasa jauh dari kenyataan,” pungkasnya.(djr)
