GataNews.id | Provinsi NTB ikut campur dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus perhatian utama dalam upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di NTB.
Sehubungan dengan itu TKPKD Provinsi NTB bersama BPS NTB menyelenggarakan Seminar Nasional dengan thema, “Kemiskinanm Ekstrim di Sektor Pertanian” melalui kolaborasi dengan TNP2K, Selasa (19/07) di Astoria Hotel Mataram.
Dalam seminar ini dibuka oleh Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr. Ateng Hartono yang Dimoderatori Mia Rusmayanti TVRS NTB. Dan menghadirkan sejumlah Narsum utama (Pemateri) seperti Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, Dr. Ardi Adji dan Dr. Meindra Sabri dari BPS RI.
Turut hadir juga pembahas dari kalangan akademisi Unram, diantaranya Dr. Ketut Budastra dan Dr. Iwan Harsono (Tim Ahli TKPK NTB).
Kepala Bappeda NTB, meyatakan, sector pertanian mendominasi kemiskinan ekstrem di NTB. Penduduk miskin yang bekerja sebagai buruh tani/perkebunan dan sebagai petani/pekebun terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur.
“Adapun permasalahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPK Prov NTB diantaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa, Inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level Provinsi belum optimal di implementasikan di tingkat desa,” ujar Kepala Bappeda.
Meski demikian, lanjut Iswandi, berbagai inovasi dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di NTB. Diantaranya inovasi gerakan Desa Gemilang, penanggulangan kemiskinan berbasis Desa, inovasi Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) dan membangun sistem pendataan kemiskinan Desa.
“Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan di NTB saat ini terkait isu pembangunan manusia yang berkaitan dengan kemiskinan dan stunting,” lanjut mantan Kepala Bappenda NTB.
Untuk itu scenario penurunan kemiskinan satu digit dilakukan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Tepat Sasaran (PKH, GMP-PK, Kabupaten/Kota/Desa). Aset penghidupan (Finansial melalui intervensi Perbankkan, Fisik/Infrastruktur (Kementerian/Lembaga), Lingkungan Alam (Pemdes), Sosial (badan Usaha), manusia (Masyarakat).
“Selain itu kita juga lakukan peta jalan Sistem Informasi Desa (SID) bagi penanggulangan kemiskinan. Seperti peningkatan kualitas tata kelola Pemdes adalah satu fokus perhatian Pemprov NTB. SID mendukung perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Pemprov NTB menargetkan SID diterapkan di seluruh Desa dan diintengrasikan di Provinsi dan Kab/Kota pada akhir 2023,” ujarnya dihadapan peserta dari Kabupaten/Kota se-NTB.
Dikatakannya, data dan informasi merupakan salah satu kunci peningkatan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di Desa. Desa punya posisi strategis dalam pelayanan publik dan pelayanan dasar. Penguatan SID berkontribusi pada penguatan NTB SATU DATA.
Dr. Iswandi berharap perbaikan tata kelola sector pertanian yang mengarah pada peningkatan pendapatan sehingga mengurangi beban petani.
“Penguatan sistem pendataan kemiskinan Desa secara terintegrasi dengan SID. Melakukan perluasan dan peningkatan gerakan multi pihak dengan cara pendekatan penanggulangan kemiskinan multi dimensi dan pendampingan BPS melalui Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam implementasi Sistem pendataan Kemiskinan Desa,” harap Iswandi. (Ang)
