Gatanews.id || Lombok Timur – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan lahan seluas 3 hektare untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui program Local Service Develompment Improvement Project (LSDP). Jumlah tersebut melebihi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Pusat yaitu seluas satu hektar.
Selain itu, Pemda juga akan menyiapkan dana talangan. Dana tersebut akan dialokasikan melalui APBD Lombok Timur Tahun 2027 sebesar Rp 20 milyar.
Jumlah ini dapat ditambahkan sesuai kebutuhan percepatan. Hal itu tidak lepas dari kondisi keuangan kabupaten Lombok Timur yang dinilai sehat.
Poin-poin tersebut ditegaskan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti asesmen LSDP yang berlangsung secara daring pada Kamis (30/7/2026).
Bupati menyadari bahwa tata kelola sampah di daerah ini masih perlu diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ekonomi sirkular.
Karena itu Bupati berharap Lombok Timur dapat menjadi salah satu pilot project LSDP yang dinilai sebagai instrumen penting percepatan pengelolaan sampah.
Asesmen administrasi yang dipimpin Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Bappenas Nursyaf Rullihandia itu bertujuan memverifikasi kesiapan daerah dari aspek lahan, aksesibilitas, kelembagaan, sosial dan lingkungan, termasuk kesiapan dokumen perencanaan.
Selain tim Bappenas, hadir pula tim dari Kemendagri, Kementerrian PU, kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, dan World Bank.
Nursyaf memaparkan sejumlah indikator dan parameter penilaian seperti kesiapan kelembagaan (kelembagaan pengelolaan sampah, baik berbentuk UPTD maupun BLUD), peraturan, perhitungan tarif retribusi sesuai ketentuan Permendagri, ketersedian akses jalan, hingga kepemilikan dokumen feasibility study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED).
Berdasarkan jumlah penduduk, setiap harinya terdapat lebih dari 580 ton sampah yang dihasilkan. Dari jumlah tersebut hanya 101 ton yang diangkut ke TPA Ijobalit dan 74,5% belum terkelola secara resmi.
