Gatanews.id|Mataram – Ada yang berbeda dalam suasana menjelang Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, yang dijadwalkan digelar 2 Agustus 2025 mendatang di Mataram. Bukan hanya soal perebutan kursi ketua, tapi juga tentang pesan moral yang disuarakan dengan lantang dan penuh kasih, oleh Ketua Panitia, H. Abdus Syukur.
Dalam rapat pemantapan panitia yang digelar Minggu (13/7/2025), Syukur tak segan mengingatkan semua pihak, agar tidak mencederai proses demokrasi ini dengan politik uang. Nada suaranya tegas, namun sarat dengan kecintaan terhadap organisasi wartawan tertua di negeri ini.
“Jangan sampai marwah organisasi ini dirusak hanya karena amplop. Jangan menukar idealisme jurnalistik dengan tiket menuju kekuasaan,” ujarnya.
Sebagai penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat nasional, Syukur tahu betul pentingnya menjaga integritas. Ia menegaskan, transaksi uang, fasilitas, atau iming-iming dalam bentuk apa pun harus dijauhkan dari proses pemilihan.
“Kalau ada jual beli suara, bisa fatal. Bahkan kemenangan bisa dibatalkan. Kita harus jadi contoh, bukan ikut-ikutan organisasi lain,” tegasnya.
Tak sedikit pula yang bertanya-tanya, kenapa ada biaya pendaftaran untuk calon ketua dalam Konferprov? Dengan tenang, Syukur menjawab jika hal tersebut bukanlah bentuk komersialisasi, melainkan bagian dari upaya menumbuhkan kemandirian organisasi.
Meski tidak disebut secara eksplisit dalam PD/PRT PWI, menurut Syukur, teknis semacam itu lazimnya diatur dalam Tata Tertib Konferensi, yang disusun oleh Steering Committee (SC) dan panitia. Dan yang perlu diingat, tata tertib itu bukan dokumen sakral yang tak dapat diubah.
“Kalau peserta (Konferprov, red) merasa keberatan, sampaikan di forum. Mau nol rupiah? Silakan. Tidak ada larangan. Semua kembali ke peserta,” tandasnya.
Ia menegaskan, keputusan bukan di tangan SC atau panitia, tapi berada di tangan peserta konferensi. Karena itulah, aspirasi harus disampaikan secara terbuka dan elegan melalui forum resmi, bukan dengan bisik-bisik di luar ruangan.
Lebih dari sekadar suksesi, Konferprov disebut Syukur sebagai etalase integritas wartawan NTB. Di sinilah seharusnya nilai-nilai profesionalisme dan etika dikedepankan. Jangan sampai forum terhormat itu ternodai, oleh praktik-praktik yang tak mencerminkan semangat jurnalistik.
“Mari jaga forum ini tetap bermartabat. Jangan nodai PWI dengan politik uang. Ini soal harga diri profesi. Ini soal menjaga integritas,” ucapnya.
Dengan semangat itu, PWI NTB diharapkan mampu menunjukkan wajah terbaiknya kepada publik—bukan hanya sebagai organisasi profesi, tapi juga penjaga marwah dan etika di tengah tantangan zaman.(djr)
