Gatanews.id, Jakarta | Demi mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Ibu Kota, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (13/3/2025).
“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung,” ungkap Nusron.
“Seperti yang telah disepakati, Pengadaan Tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah-langkah agar proses pengadaan tanah berjalan lancar dan sesuai hukum.
Menteri Nusron menegaskan bahwa keabsahan tanah menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai, guna menambah kapasitas daya tampung air,” terang Nusron.
Ia juga menyampaikan bahwa penetapan lokasi (Penlok) proyek ini ditargetkan rampung pada akhir Maret 2025, sementara proses pengadaan tanah diharapkan selesai pada akhir Mei 2025.
“Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa normalisasi akan dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan warga terdampak.
“Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran paksa. Semua akan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta, dan warga. Jika normalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, maka 40% potensi banjir di Jakarta dapat tertangani dengan efektif,” sebutnya.
Normalisasi Sungai Ciliwung ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas warga Jakarta. Dengan demikian, kestabilan perekonomian di Jakarta dan kawasan Jabodetabek juga dapat lebih terjaga.
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri PU, Dody Hanggodo; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU; jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; serta Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Alen Saputra. (*)
