Gatanews.id, Bekasi | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turun langsung ke Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi, untuk meninjau lokasi penggusuran yang menimpa warga.
Kehadirannya menjadi bukti bahwa negara tidak lepas tangan dalam menyelesaikan konflik lahan yang berdampak pada masyarakat.
“Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bu Asmawati, Ibu Mursiti, dan Pak Yaldi. Saya melihat sendiri kondisi lima rumah yang telah digusur. Ini bukan sekadar masalah hukum, tapi juga menyangkut nasib masyarakat,” ujar Menteri Nusron saat berdialog dengan warga terdampak, Jumat (07/02/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memperjuangkan hak warga yang terdampak, terutama mereka yang membeli tanah secara sah namun tetap menjadi korban dalam konflik pertanahan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang dan memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak yang bersengketa. Prinsipnya, kami ingin mencari solusi terbaik agar masyarakat mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa proses eksekusi lahan harus mengedepankan asas kemanusiaan.
“Harus ada pendekatan yang lebih manusiawi. Tidak bisa main gusur begitu saja tanpa solusi yang jelas. Orang-orang ini punya hak, dan kita harus memastikan mereka tidak kehilangan tempat tinggal tanpa ada penggantian yang layak,” tambahnya.
Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron didampingi oleh sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
Mereka berkomitmen untuk segera mengidentifikasi solusi bagi warga terdampak dan memastikan penyelesaian sengketa lahan berjalan dengan adil.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, terutama dalam menangani konflik agraria yang sering kali merugikan masyarakat kecil. (*)
