Gatanews.id, Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia tanah yang terus menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN, yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Nusron mengungkapkan tiga strategi utama: penguatan internal, penindakan tegas, dan edukasi masyarakat.
“Menghadapi mafia tanah, cara terbaik adalah memperkuat benteng dari dalam. Benteng tersebut adalah tim dari BPN di bagian Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) serta penetapan hak. Jika tim ini kuat, mafia tanah tidak akan bisa menembus sistem,” ujar Nusron, Selasa (31/12/2024).
Menteri Nusron menekankan pentingnya membangun tim yang kuat di berbagai level, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), sistem mitigasi, maupun manajemen risiko.
“Sepintar-pintarnya mafia tanah, mereka tidak akan berhasil jika tim kita solid. Kunci mereka adalah menyertipikatkan tanah secara ilegal. Jika sistem kita kokoh, maka potensi sengketa dapat diminimalisasi,” ucapnya.
Selain memperkuat sistem internal, Menteri Nusron memastikan bahwa penindakan hukum terhadap mafia tanah akan semakin diperketat, termasuk dengan pemiskinan aset pelaku sebagai efek jera.
Ia mencontohkan kasus Dago Elos, yang berhasil ditindak dengan tegas. “Pelakunya sudah diproses, dan ini menjadi sinyal bahwa mafia tanah tidak akan lolos dari hukum. Penindakan ini juga mencakup oknum yang terlibat, seperti PPAT, kepala desa, hingga notaris,” tegasnya.
Nusron juga menyoroti peran masyarakat dalam memberantas mafia tanah. Menurutnya, edukasi publik menjadi kunci utama agar masyarakat memahami hak-haknya dan tidak mudah tertipu.
“Seperti halnya pemberantasan korupsi, kita tidak mungkin menangkap semua pelaku. Tapi jika masyarakat sadar dan paham haknya, maka peluang mafia tanah untuk beroperasi semakin kecil,” jelasnya.
Dengan strategi ini, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat mengurangi praktik mafia tanah secara signifikan dan menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Sebanyak 84 awak media nasional turut hadir dalam acara ini, yang dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dalam sesi tanya jawab.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah mengirim pesan kuat bahwa tidak ada tempat bagi mafia tanah di Indonesia. (*)
