Gatanews.id// Palembang,// 12/2/2024, – Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si dengan didampingi Asisten I Bidan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH sejumlah pejabat lainnya menerima Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) provinsi Sumsel yang dipusatkan di ruang rapat Gubernur Sumsel, kantor Gubernur Sumsel.
Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel Dr Drs H A Fathoni, M.Si, hari ini saya sengaja mengundang pengurus DPD APDESI se Sumsel untuk bersilaturahmi, berdiskusi, dan kita juga berbicara dari hati ke hati.
Pada prinsipnya kita seluruh elemen pemerintahan dan juga masyarakat harus bersama-sama dalam ikut mendukung program-program pemerintah.
“Kita tadi juga sudah bahas bahwa selama ini komunikasi kita cukup baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota termasuk juga dengan pemerintahan desa,” ujarnya.
Kemudian, selain itu juga kita sudah bahas bagaimana kita bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Kepala desa (kades) harus bisa menjadi pemimpin di desanya, mengepalai atau memimpin pemerintahannya dan juga memimpin masyarakatnya.
Peran pemimpin sangat penting, maka peran kades itu sangat strategis, dan peran pemerintahan desa juga sangat strategis. Pemerintahan desa itu adalah pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
“Sehingga tahu persis kondisi masyarakatnya, sehingga kades dan pemerintahan desa tahu berapa orang yang stunting, berapa orang kemiskinan ekstrem, semuanya tahu untuk menjalankan tugas-tugas tadi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, sehingga tadi kita menyampaikan bahwa perlu koordinasi yang sangat baik kades dengan seluruh elemen agar tugas-tugas tadi bisa dijalankan dengan baik. Misalnya untuk stunting, kades tahu tadi ada satu desa yang stuntingnya ada dua orang.
Kalau dua orang itu akan selesai dengan ditangani oleh kades dan perangkat desanya dengan mengangkat orang tua asuh. Kalau yang lebih banyak lagi nanti bisa berbagi ada yang diangkat oleh perangkat desa dan diangkat oleh kades.
“Dan jika tidak cukup juga, bisa melibatkan pemerintah kota (Pemkot), pemerintah kabupaten (Pemkab), pemprov dan Coorporate Social Responsibility (CSR) begitu juga dengan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Menurut Ketua DPD APDESI Sumsel Sohidin dengan didampingi Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dan Media DPD APDESI Sumsel Rhino Triono, S.Kom., S.H, tadi dari pemprov Sumsel yakni Penjabat Gubernur Sumsel sengaja mengundang APDESI Se Sumsel, dimana tadi dari seluruh pengurus APDESI lengkap dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC)-DPC APDESI juga hadir semua.
Pertama pembahasan adalah arahan dari pemprov Sumsel dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel untuk melakukan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang kondusif yang berkaitan untuk di desa-desa.
“Selain itu juga ada juga pembahasan terkait dengan stunting dan inflasi, jadi stunting itu kalau di bagi didesa-desa itu akan lebih ringan tugasnya,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, untuk inflasi akan berkoordinasi dengan kades melalui APDESI itu akan pemprov sudah melakukan gerakan pasar murah se Sumsel. Kemungkinan besar itu akan diteruskan program itu ke desa-desa.
Kalau terkait pemilu 2024 itu yang pasti kita dari pemerintah desa itu tetap netralitas terhadap pemilu. Di mana yang pasti penjabat Gubernur Sumsel menginginkan pemilu yang kondusif.
Pemilu yang damai serta meminta kepada kades-kades untuk memerintahkan untuk warganya atau masyarakatnya untuk segera datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Jadi tidak ada golongan putih (golput) dan harus segera melakukan hak pilihnya seperti itu, tapi untuk netralitas sudah jelas arahannya, di mana kita pemerintah desa dan pemprov Sumsel tetap netralitas terhadap jabatannya,” imbuhnya.
