Gatanews.id, Lombok Tengah | Banyaknya gedung sekolah terutama di tingkat sekolah dasar (SD) yang kondisinya rusak berat bahkan ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung disesalkan oleh Kasta NTB DPD Lombok Tengah.
“Ambruk dan rusaknya banyak sekolah di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah patut kita sesalkan. Sebab hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan tidak maksimal melakukan pengawasan kondisi tiap tiap sekolah,” kata Ketua Kasta NTB DPD Lombok Tengah Lalu Arik Rahman Hakim.
Dikatakan Lalu Arik, melalui data pokok pendidikan (dapodik) yang salah satunya memuat laporan soal sarana dan prasarana sekolah seharusnya Dinas Pendidikan mampu melakukan deteksi dini sekaligus menentukan skala prioritas sekolah mana saja yang harus segera diperbaiki.
“Dengan kejadian banyaknya sekolah yang bahkan ambruk ini membuktikan bahwa ada yang salah dalam pengolahan data dapodik yang menyebabkan dinas pendidikan tidak bisa maksimal menentukan skala prioritas sekolah yang layak untuk diperbaiki,” sesalnya.
Dilanjutnya, ini sebuah kondisi yang sangat kontradiktif dengan semangat pemerintah membangun dunia pendidikan kita yang maju profesional dan layak melalui gelontorkan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya sebab pendidikan adalah salah satu sektor yang selama ini menjadi prioritas pembangunan nasional dalam rangka mencetak generasi bangsa yang bermutu melalui pendidikan yang layak dan terbaik.
“Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim keberhasilan pembangunan sementara di satu sisi masih banyak gedung sekolah sekolah yang tidak manusiawi bahkan berbahaya bagi peserta didik untuk ditempati sebagai tempat kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Jika persoalan sekolah yang tidak layak bahkan banyak yang ambruk ini terus saja terjadi maka pihaknya akan meminta kepada Bupati Lombok Tengah untuk mengevaluasi kinerja kepala Dinas Pendidikan.
“Karena tidak becus mengelola instrumen birokrasi didalam kendali dan tanggung jawabnya untuk bekerja maksimal sehingga yang ada adalah laporan laporan yang berbau ‘asal bapak senang’ saja,” geramnya.
Hal ini penting untuk segera disikapi juga dalam rangka menepis isu dan dugaan adanya permintaan setoran oleh Kepala Sekolah yang ingin mendapatkan proyek rehabilitasi sekolah kepada oknum-oknum yang menjanjikan kemudahan dan prioritas pembangunan di sekolah mereka. (*)
