Gatanews.id, Mataram | Menanggapi maraknya Isu penculikan anak yang beredar di WhatsApp Grup dan media sosial belakangan ini dan meresahkan masyarakat, Plh. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengimbau agar jangan terprovokasi dan mudah percaya terhadap informasi yang sumbernya tidak benar.
“Yang pasti hingga saat ini Polda NTB belum menerima laporan terkait penculikan anak. Saya imbau masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan terhadap isu tersebut,” ucap miq Iwan sapaan akrabnya, Kamis (02/02).
Kombes Pol Lalu Iwan meminta agar masyarakat NTB belajar dari kejadian di tahun 2012, dimana beberapa korban yang tidak bersalah dihakimi masa karena dituduh melakukan penculikan anak, padahal hal tersebut tidak benar sehingga merugikan masyarakat itu sendiri.
Demikian pula yang terjadi di Dompu belum lama ini di mana ada dua orang yang hampir saja dihakimi masa karena dituduh melakukan penculikan anak, padahal hal tersebut tidak benar sama sekali.
“Saya mengimbau agar masyarakat cerdas menerima informasi-informasi yang diterima terkait isu penculikan anak ini karena isu tersebut sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan gangguan Kambtibmas serius seperti peristiwa yang dulu pernah terjadi,” ujarnya.
Kemudian mengenai selebaran yang dikeluarkan oleh Kades Badrain, Kecamatan Narmada yang beredar dikalangan masyarakat miq Iwan mengatakan hal tersebut sudah diklarifikasi langsung oleh Kepala Desa Badrain dan mengakui kekeliruannya.
“Hal tersebut terjadi karena tandatangannya di-scan oleh perangkat desa, sehingga dengan jelas Pemerintah Desa tidak mengeluarkan selebaran itu secara sah,” jelasnya.
Namun begitu, kewaspadaan tetap harus dilakukan dari semua bentuk kejahatan, tetapi aksi dan reaksi berlebihan yang dilakukan masyarakat atas isu yang meresahkan secara kolektif juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Hal inilah yang perlu diantisipasi agar masyarakat lebih cerdas dan bijak menerima serta menanggapi informasi,” tegasnya.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat agar tidak menyebarkan lagi atau re-share informasi-informasi simpang siur di jejaring media sosial karena hal ini juga dapat memicu keresahan publik terhadap isu yang belum tentu kebenarannya. (Ang)
