Gatanews.id, Mataram | Angka kemiskinan NTB tercatat mengalami kenaikan 0,14 persen atau sebanyak 12,8 ribu orang di September 2022. Penyumbang kemiskinan terbesar masih dari sektor pertanian. Hal ini masih belum ada perubahan dari tahun ke tahun.
Anggota DPRD NTB, H Mori Hanafi mengatakan sektor pertanian yang dimaksud dengan berbagai jenis, ada nelayan, perkebunan dan petani. Bahkan ia telah mengusulkan agar dapat menekan kemiskinan di sektor pertanian, yakni dengan industrialisasi. Apalagi NTB kerap kali berbicara terkait dengan industrialisasi untuk menggerakkan ekonomi.
“Saya sudah usulkan pemerintah, saya tidak tau kenapa kita selalu bicara teknologi modern, terobosan dan lainnya. Misalnya industrialisasi motor listrik, ada hal yang lebih sederhana sangat dibutuhkan oleh petani, yaitu bagiamana beras mereka di giling sedemikian rupa untuk bisa memenuhi syarat agar bisa masuk hotel,” ujar H Mori, Selasa (24/1).
Menurutnya, penduduk NTB yang hidup dari pertanian sebanyak 45 persen. Dimana jika petani itu sejahtera maka otomatis tingkat pengurangan angka kemiskinan di NTB akan turun drastis.
Begitu juga sebaliknya, jika petani tidak sejahtera maka angka kemiskinan naik. Karena pendapatan mereka tidak pasti, tidak seperti di segmen dan industri jasa keuangan maupun yang lainnya cenderung pasti.
“Pertanian ini memang ketidak pastiannya tinggi, misalnya petani bawang saat harga tinggi maka mereka pendapatannya jauh di atas rata-rata penduduk di NTB. Tetapi begitu pendapatan anjlok bisa ruginya ratusan juta dan semua barangnya bisa dijual pada saat itu juga,” jelasnya.
Dilanjut Mori, hal ini juga terjadi pada beras, kalau produksinya tengah bagus, harganya bagus, kemudian serapan di pasar bagus maka mereka survivenya juga bagus. Namun juga kondisi produksi tidak bagus, harga tidak bagus dan serapan pasar tidak bagus maka itu akan celaka.
Perlu diingatkan petani beras ini tidak sedikit yang panen atau produksinya cuma sekali dalam setahun. Ada juga yang 2 sampai 3 kali tetapi hasil produksinya tidak banyak.
“Makanya itu kami dari dulu meminta pemerintah tidak terpaku pada urusan harga naik turun saja. Tetapi memberikan kepastian harga,” tuturnya.
Diakuinya, memang ini sudah kebiasaan kenaikan angka kemiskinan, terlebih sumbangannya dari sektor pertanian. Karena yang paling rentan terdampak itu pqra petani. Kecuali pemerintah pusat atau provinsi benar-benar menegaskan bahwa begitu panen harganya pasti.
“Tapi ini tidak (memastikan harga, red), kita mengikuti harga pasar. Ketika panen besar harga turun, ketika ini langka harga naik,” ujarnya.
Dijelaskan, persoalan di tingkat petani miskin di NTB itu ketahanan ekonominya tidak ada. Jadi ketika panen, maka mereka harus cepat menjual barangnya agar dapat menutupi pembayaran bibit hingga pupuk pada musim tanam. Lain halnya dengan tengkulak yang memiliki ketahanan jauh lebih kuat daripada petani. Karena mereka akan mengeluarkan barang ketika ada permintaan.
“Tengkulak atau bandar ini dapat menahan beras tersebut selama sebulan dua bulan tidak masalah. Saya tidak heran mengatakan apabila petani kemudian dianggap penyumbang kemiskinan di NTB, karena cara penanganan kita yang begini begini saja, tidak pernah berubah,” katanya. (Ang)
