GATANEWS.ID – Partai Solidaritas Indonesia membuka ruang yang inklusif dan demokratis bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Tidak lagi menjadi ekor pada politisi tua yang tidak produktif dan mandul memberikan kontribusi pada masyarakat.
“Representasi politik kaum muda itu penting, namun tidak cukup. Untuk mewujudkan partisipasi mereka yang bermakna, ada hal yang juga perlu dilakukan”, Ucap Koordinator PSI Salmin, M.Si. Kamis, (31/3/2022)
Mengingat kaum muda adalah kelompok yang beragam, partai politik dan pemangku kepentingan perlu lebih banyak membangun ruang yang inklusif dan demokratis untuk mereka.
“Memastikan penguatan kapasitas orang muda untuk bisa memberikan dampak yang besar di ruang politik, DPW PSI NTB menggandeng kaum muda”, lanjut Salmin.
Dukungan yang diberikan dapat berupa upaya membangun kapasitas berpikir kritis serta memperkuat pengetahuan mereka mengenai demokrasi dan hak warga negara.
“Masalah lain yang juga sering ada dalam program bagi kaum muda adalah perspektif yang terlalu berpusat pada visi generasi lama tentang bagaimana partisipasi politik kaum muda yang ideal dilakukan, Ujarnya.
Menciptakan ruang bagi terwujudnya kemitraan antara kaum muda dan kelompok generasi lebih tua untuk saling berbagi kuasa dan transfer ilmu, upaya ini mendorong adanya dialog lintas-generasi untuk saling belajar dan memahami.
“Di tempat terpisah, Ketua DPW PSI NTB akan membuka ruang diskusi memungkinkan kaum muda dan generasi di atasnya untuk meruntuhkan tembok-tembok stereotip yang sering disematkan kepada kedua belah pihak, serta mengurangi kemungkinan munculnya konflik”, kata Ketua PSI Dian Sandi Utama.
Dialog perlu dilakukan dengan cara-cara konstruktif dan demokratis yang mengakomodasi kebutuhan dan peran setara antar kedua belah pihak. Membangun partisipasi politik yang bermakna tidak hanya selesai dengan memberikan akses pada kaum muda untuk berpolitik.
“Kaum muda memerlukan lingkungan yang lebih setara dan inklusif, sehingga bisa memiliki dampak yang lebih luas di tingkat institusi publik maupun partai dan organisasi politik”, tutup Dian.
