Gatanews,id|Mataram – Pemprov NTB bersama Komisi VII DPR RI mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi, penguatan pangan, dan pariwisata berkualitas. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR RI dipimpin Saleh Partaonan Daulay, Selasa (11/8/2026), bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB.
Gubernur NTB Lalu Iqbal memaparkan sektor pertanian dan pariwisata kini ikut menopang pertumbuhan ekonomi NTB. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 132, naik dari 123 dan berada di atas rata-rata nasional 127.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Lalu Iqbal.
Dikatakan, Pemprov NTB kini mengejar hilirisasi agar komoditas lokal tidak sekadar dijual mentah. Udang vaname menjadi salah satu komoditas prioritas, termasuk mendorong proses packing dan pencatatan ekspor di NTB.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.
Di sektor peternakan, Pemprov NTB mengembangkan pakan berbasis potensi lokal. Jagung menjadi bahan utama, sementara kelor dikaji sebagai alternatif untuk menekan ketergantungan bahan pakan dari luar daerah.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” kata Gubernur Iqbal.
Pengembangan sapi perah terintegrasi juga disiapkan di Sembalun, mulai pembibitan dan pakan hingga pengolahan susu serta produk turunannya.
Sementara di sektor pariwisata, Lalu Iqbal ingin NTB tak sekadar mengejar jumlah wisatawan. Konsep quality tourism didorong dengan memperhatikan lama tinggal, belanja wisatawan, lingkungan, dan budaya lokal.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama, kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Disebutkan, Gili Tramena yang mencakup Gili Trawangan, Meno, dan Gili Air ikut menjadi perhatian. Pemprov NTB bersama pemerintah pusat mendorong penyelesaian persoalan status kawasan, lahan, air bersih, dan sampah.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” ucapnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Gili Tramena punya daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara. Ia mendorong kawasan tersebut ikut masuk dalam jalur perjalanan wisatawan yang datang ke Indonesia.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.
Komisi VII DPR RI siap membawa berbagai aspirasi NTB ke kementerian dan lembaga mitra, termasuk pengembangan pariwisata, air bersih, lingkungan, sampah, industri pakan, dan UMKM.
Pertemuan tersebut memperkuat sinergi pusat dan daerah agar potensi NTB tak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi berubah menjadi investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi masyarakat.(djr)
