Gatanews.id || Lombok Timur – Mewakili Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, komunikasi yang baik antar pihak terkait, serta kepatuhan para penyelenggara terhadap aturan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tingkat Kabupaten/Kota yang berlangsung di Lombok Timur, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sekda, dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek yang sangat menentukan.
Ia menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, baik yang diatur dalam undang-undang, peraturan daerah (Perda), maupun peraturan bupati (Perbup).
“Kalau kami dari birokrasi, yang pertama kita tekankan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah diatur dalam regulasi. Sekali melanggar mungkin belum berdampak, tetapi jika dilakukan berulang kali tentu akan menimbulkan dampak yang besar,” ujar sekda.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang keimigrasian.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam tata kelola pekerja migran sejak tahap awal keberangkatan.
Salah satu tantangan utama adalah membangun kemandirian calon pekerja migran dalam mengurus berbagai persyaratan dan kebutuhan administrasi secara mandiri.
“Tantangan kita adalah bagaimana membiasakan calon PMI untuk lebih awal mandiri mengurus keperluannya sendiri. Pada tahap awal memang perlu didampingi, tetapi selanjutnya mereka harus dibiasakan mandiri,” jelasnya.
Selain itu, tingkat pendidikan dan literasi masyarakat yang masih beragam juga menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan pemahaman calon pekerja migran terhadap prosedur dan hak-hak mereka.
Sekda menilai pekerja migran merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari praktik perekrutan yang tidak etis hingga berbagai bentuk kerugian lainnya.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja migran.
Selain penguatan regulasi dan pengawasan, pemerintah juga memberikan pendampingan serta mediasi bagi pekerja migran, baik dalam persoalan hukum maupun nonhukum.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, hingga para pekerja migran itu sendiri. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan tata kelola migrasi yang lebih baik sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
