Gatanews.id || Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berjuang menjadi satu dari 30 daerah di seluruh Indonesia yang akan menerima program hibah Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) Bank Dunia.
Program ini difokuskan pada peningkatan layanan publik, khususnya pada transformasi sistem pengelolaan sampah modern.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan yang sangat memadai.
“Dari total 15 hektar luas TPA kita, minimal 2 hektar akan dikhususkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terintegrasi,” ujar Sekda pada Senin (11/5/2026) di ruang kerjanya.
Program ini bertujuan agar sampah tidak lagi menumpuk, tapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi atau energi terbarukan seperti listrik.
Sekda menjelasakan bahwa seluruh dokumen perencanaan yang dibutuhkan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RPD 2024-2026, Renstra, Renja, hingga Masterplan Pengembangan Sistem Persampahan dan Roadmap SKK, telah resmi diserahkan ke pemerintah pusat.
Langkah serius pemerintah ini juga diakui Sekda merupakan respons terhadap aspirasi elemen mahasiswa seperti BEM Lotim, yang menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemda. Selain isu darurat sampah, Sekda menegaskan stabilitas distribusi LPG tetap menjadi prioritas.
“Kami telah berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa. Isu sampah ini kita kawal bersama. Terkait LPG, kami juga pastikan pengawasan distribusi lebih ketat agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu akibat isu pengisian yang tidak sesuai wilayah,” tambah Sekda.
Terkait LSDP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur H. Pathurrahman berharap Lombok Timur dapat ditetapkan sebagai lokasi sasaran program sehingga paradigma pengelolaan sampah di daerah ini dapat berubah.
Menurutnya, sampah tidak boleh lagi sekadar dibuang, melainkan harus dikelola dan diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos dan produk turunan lainnya.
Melalui TPST, hanya residu akhir yang akan sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini, jajaran DLH tengah fokus melengkapi seluruh dokumen administratif agar proses seleksi tersebut membuahkan hasil maksimal bagi daerah.
“Mudah-mudahan bisa kita dapatkan karena kita sedang melengkapi dokumen-dokumennya, yang jelas intinya TPST tentunya tempat pengelolaan sampah terpadu, sampah itu dikelola dibuat menjadi produk-produk. Misalnya katakanlah menjadi kompos, ataupun menjadi benda-benda lainnya sehingga bernilai ekonomi begitu tujuannya,” ungkapnya.
Saat ini pihaknya fokus merampungkan dan menyempurnakan beberapa dokumen teknis yang dibutuhkan. Jika tidak ada perubahan jadwal, proses akan berlanjut ke tahap verifikasi lapangan yang direncanakan pada bulan Juni mendatang.
Tahapan ini bertujuan melihat secara langsung kesiapan Lombok Timur mengimplementasikan program tersebut.
Setelah verifikasi lapangan selesai, proses akan memasuki tahap penyempurnaan dokumen final. Tahapan ini diproyeksikan berlanjut hingga November, yang kemudian akan diakhiri dengan agenda penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama kabupaten/kota terpilih lainnya dengan pemerintah pusat.
