Gatanews.id, Lombok Utara | Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Bhayangkari Cabang Lombok Utara, Henny Agus Purwanta. Menurutnya, kehadiran ULD merupakan terobosan penting yang menunjukkan semakin kuatnya perhatian pemerintah dan mitra lembaga kemanusiaan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana.
“Menurut saya ini terobosan yang luar biasa. Artinya sudah mulai terpikirkan oleh teman-teman dari BNPB dan Pemda, ditambah Charitas yang juga telah memikirkan adanya unit layanan khusus bagi teman–teman berkebutuhan khusus, terutama dalam penanggulangan bencana yang bisa terjadi kapan saja,” ujar Henny, Kamis (11/12/2025).
Henny menyebut, payung hukum terkait perlindungan penyandang disabilitas dalam kebencanaan sudah tersedia dalam Peraturan Kepala BNPB Tahun 2014. Namun, menurutnya, diperlukan turunan kebijakan yang lebih spesifik agar penanganan dapat disesuaikan dengan ragam kebutuhan.
“Kebutuhan teman-teman difabel itu tidak seragam, sangat variatif. Mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan tentu berbeda penanganannya dengan mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Intervensi ini harus dibuat secara spesifik,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya memperbanyak simulasi kebencanaan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, latihan rutin akan membantu mereka lebih mandiri dan tidak hanya menunggu bantuan ketika bencana terjadi.
“Simulasi harus diperbanyak. Ini membuat mereka bisa menolong dirinya dulu, tidak pasif menunggu. Dan jangan lupa alat pendukungnya juga harus dibawa kursi roda, kruk, tongkat. Ini bisa dimasukkan ke dalam SOP agar nanti tersosialisasi dengan baik,” katanya.
Henny juga mendorong agar simulasi dilaksanakan hingga ke tingkat sekolah luar biasa (SLB), merujuk pada keberhasilan Jepang yang dikenal siap menghadapi bencana karena disiplin melakukan latihan rutin. Bhayangkari, lanjutnya, siap memberikan dukungan apabila ke depan dilaksanakan sosialisasi atau simulasi lanjutan.
Sementara, Koordinator Tim Pentahelix BNPB Pusat, Iis Yulianti menegaskan bahwa BNPB terus memperkuat kerangka regulasi dalam perlindungan penyandang disabilitas. Saat ini, Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tengah direvisi untuk menyesuaikan kebutuhan terkini setelah satu dekade diberlakukan.
“Kita sedang review aturan tersebut karena sudah satu dasawarsa. Banyak kebutuhan teman-teman disabilitas yang harus diperbarui, termasuk penguatan peran Unit Layanan Disabilitas,” jelas Iis.
Iis juga menyampaikan bahwa BNPB memiliki Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap 26 April, dengan agenda simulasi serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan itu, kata Iis, menjadi momentum penting untuk memastikan jalur evakuasi, SOP, hingga kebutuhan alat bantu disabilitas diperhatikan secara menyeluruh.
“Evakuasi harus komprehensif. Jangan sampai teman-teman disabilitas hanya menyelamatkan diri, tapi alat kehidupannya seperti kursi roda atau tongkat tertinggal. Itu bagian dari kehidupan mereka,” tuturnya.
Lebih jauh, Iis menilai pembentukan ULD di Lombok Utara merupakan sinyal positif bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam seluruh siklus kebencanaan, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan.
“Isu disabilitas ini adalah cross-cutting issue yang seharusnya masuk ke semua program pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya ULD, Lombok Utara menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
BNPB mendorong agar keberadaan ULD ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi di seluruh fase kebencanaan. Termasuk, mendorong penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan seperti Musrenbangdes dan Musrenbangdus, agar kebutuhan fisik, aksesibilitas, serta program edukasi kebencanaan dapat diakomodasi.
“Advokasi harus dilakukan agr teman-teman disabilitas bisa mengakses partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan tanpa terkecuali,” tegas Iis. (gii)
