Gatanews.id|Denpasar – Polemik dugaan negosiasi penghapusan konten senilai Rp40 juta yang menyeret nama Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memasuki babak baru. Pemilik media PT ELANG BALI GROUP, Nyoman Sariana alias Dede, mengadukan dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks ke Polda Bali.
Pengaduan tersebut tercatat dalam Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor STTLP/1082/XI/2026/SPKT/Polda Bali. Dede menilai sejumlah informasi di media sosial dan pemberitaan daring, berdampak terhadap nama baik serta kredibilitas media miliknya.
“Kami menempuh jalur hukum karena ada sejumlah informasi yang beredar di media sosial dan pemberitaan daring, yang kami nilai merugikan nama baik serta kredibilitas media kami. Kami berharap Polda Bali menelusuri persoalan ini secara objektif dan profesional, agar semuanya menjadi terang,” ujar Dede.
Dia mengaku memiliki keterangan narasumber, terkait dugaan komunikasi dan negosiasi penghapusan konten yang menjadi polemik.
“Kami memiliki keterangan narasumber terkait dugaan komunikasi dan negosiasi penghapusan konten. Keterangan tersebut siap kami sampaikan sebagai bahan pendukung. Namun, kami menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Polemik itu bermula dari dugaan komunikasi terkait penghapusan video perempuan berinisial DW alias Dayu di akun Kep_alakeluarga. Seorang tokoh masyarakat Denpasar inisial JD mengaku dihubungi Bupati Tabanan melalui telepon milik seseorang berinisial UG. Menurut JD, komunikasi tersebut berisi permintaan bantuan untuk menghapus video, karena alasan kondisi keluarga dan rasa malu.
JD kemudian mengaku menghubungi pengelola akun Kep_alakeluarga melalui pesan langsung atau DM. Dalam komunikasi itu, disebut muncul penawaran Rp25 juta, sementara pengelola akun meminta Rp50 juta. Menurut pengakuannya, negosiasi akhirnya mencapai kesepakatan Rp40 juta.
JD juga mengaku mengirimkan uang tersebut melalui rekening anaknya ke kanal pembayaran Saweria, yang dikaitkan dengan akun Kep_alakeluarga. Setelah pembayaran, video yang dipersoalkan disebut telah dihapus. JD mengklaim uang Rp40 juta tersebut belum dikembalikan hingga 17 November 2026.
Meski demikian, kebenaran transaksi, identitas penerima dana, serta keterlibatan Bupati Tabanan masih memerlukan verifikasi, melalui pemeriksaan bukti dan keterangan seluruh pihak terkait.
Tokoh Denpasar, Gung Indra, S.H., pun turut meminta Polda Bali menelusuri polemik tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui saling bantah di media sosial.
“Persoalan ini jangan berhenti pada saling bantah atau saling tuding di ruang publik. Kalau memang ada dugaan komunikasi dan negosiasi penghapusan konten, aparat perlu menelusuri siapa yang berkomunikasi, siapa yang meminta, bagaimana prosesnya, dan ke mana aliran dananya,” kata Gung Indra, Kamis (19/11/2026).
Dia juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak tebang pilih, dan seluruh pihak mendapat kesempatan memberikan penjelasan.
“Penegakan hukum harus objektif dan tidak boleh tebang pilih. Semua pihak yang disebut dalam polemik ini perlu diberi ruang untuk menjelaskan, sementara setiap tuduhan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah,” tegasnya.
Gung Indra menambahkan, pejabat publik perlu memberikan klarifikasi terbuka ketika namanya menjadi perhatian masyarakat.
“Pejabat publik juga perlu memberikan klarifikasi secara terbuka, ketika namanya menjadi perhatian masyarakat. Publik membutuhkan penjelasan yang menjawab substansi persoalan, bukan sekadar bantahan,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada hasil pemeriksaan kepolisian yang membuktikan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyebarkan hoaks ataupun terlibat dalam transaksi penghapusan konten Rp40 juta.
Publik kini menunggu penelusuran Polda Bali untuk mengungkap duduk perkara sebenarnya. Sebab, kebenaran harus ditentukan melalui fakta dan alat bukti, bukan sekadar tuduhan maupun bantahan di media sosial. Redaksi pun tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.(red)












