Gatanews.id || Lombok Timur – Untuk menghasilkan kesepahaman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan penguatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Sosial menggelar Workshop Penguatan PPSE pada Kamis, (01/10/2026)di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
Dalam arahannya Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan angka kemiskinan ekstrem di Lombok Timur tercatat sekitar 15.834 KK.
Hal ini tentu menjadi prioritas yang menuntut pendekatan berbeda dari penanganan kemiskinan pada umumnya.
Pendekatan graduasi melalui paket intervensi yang berurutan dan saling menguatkan, dukungan konsumsi jangka pendek pemberian aset produktif, pelatihan keterampilan dan literasi keuangan, pendampingan intensif secara berkala, serta akses terhadap layanan dasar dan keuangan inklusif mutlak diperlukan.
Menurutnya pendekatan yang telah dikembangkan dan diuji oleh BRAC International (NGO) sejak awal tahun 2000-an, dan telah direplikasi di berbagai negara dengan bukti dampak yang konsisten akan menjadi kerangka penguatan PPSE di Lombok Timur.
“Atas nama Pemerintah Lombok Timur, saya berterima kasih kepada Dinas Sosial dan BRAC atas tujuan mulia mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” ungkapnya.
Pendataan Perlinsos yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu juga dinilai berdampak signifikan. Perlinsos menjadi langkah yang sangat baik, transparan, dan nyata dalam melihat desil secara riil. Jika terjadi ketidaksesuaian desil bisa dilakukan langkah sanggah untuk memperbaiki. Sehingga bantuan dapat diberikan dengan tepat sasaran.
“Apa yang menjadi harapan dan niat baik kita untuk membantu masyarakat sesuai klaster-klasternya, dengan adanya data yang akurat, sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat,” tegasnya.
PPSE ini diharapkan menyentuh masyarakat miskin ekstrem. Bantuan senilai Rp. 5 juta- per KK ini direncanakan akan diberikan bertahap kepada 10.000 KK/tahun.
Karena itu Bupati mengapresiasi program tersebut, “Ini (PPSE) sangat bagus. Dengan catatan pendamping harus betul-betul mendampingi dan membantu mengarahkan secara bijaksana agar uang 5 juta ini bisa dikelola dengan baik sebagai modal usaha. Jangan untuk bayar utang dan konsumtif. Mudah-mudahan dengan pengalaman keberhasilan pengelolaan bantuan dari BRAC di luar negeri sana dapat diterapkan di sini. Sehingga masyarakat Lombok Timur semakin mudah untuk diberdayakan,” tegasnya.
Menanggapi usulan dari Dinas Sosial akan penambahan pendamping PKH yakni satu orang petugas mendampingi 50 orang, Bupati merespon dengan merekomendasikan satu orang pendamping untuk 10 orang penerima PKH, yang nanti akan ditarik dari PPPK PW di lingkup Pemda Lombok Timur.
“Silakan menyesuaikan pendampingan, nanti kita biayai. Tentu dengan adanya PPPK dan PPPK PW ini diharapkan bisa bekerja dengan baik dan jujur. Program ini merupakan wujud niat baik dari Pemerintah. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan program ini berhasil memberdayakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama perwakilan Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat pada Kementerian Sosial memaparkan perubahan paradigma disertai perubahan pola pikir menjadi pembinaan melalui PPSE, melalui KPM PKH, Sembako dan orang tua siswa Sekolah Rakyat.
PPSE menjdi program untuk meningkatkan kesejahteraan melalui 3A; Ability (kemampuan), Asset (aset/permodalan), dan Access (akses) melalu pendekatan individu dan kelompok.
PPSE diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, kepemilikan aset dan fasilitasi akses bagi KPM yang mengelola usaha atau bekerja, untuk selanjutnya mengurangi ketergantungan KPM dari bantuan sosial, meningkatkan kemandirian sosial ekonomi KPM, mngakhiri kepersertaan KPM dari bantuan sosial dan mengakseskan KPM graduasi melalui Kementerian atau Lembaga terkait untuk diberdayakan lebih lanjut.
Melalui pelatihan keterampilan hidup/life skills, peltihan keterampilan kewirausahaan, penguatan produksi, peralatan usaha, pendanpingan, monitoring dan evaluasi serta rujukn ke institusi bisnis.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur menyatakan PPSE ini adalah hajat untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur yang telah menyentuh melalui program BPMT sebanyak lebih dari 12.400 KK dan 72.000 KK lebih dari program PKH. Konsep pendampingan agar tepat sasaran mnjadi perhatian Dinas Sosial, agar penerima bantuan menjadi mandiri dan berdaya.
Sementara dari BRAC International NGO turut menyampaikan pelaksanaan peningkatan graduasi penerima bantuan program yang telah dilakukan di 50 Negara, telah menghantarkan penerima bantuan menjadi keluarga sejahtera.
Melalui PPSE dan penguatan dalam pendampingannya dapat memberi dampak dan kontribusi yang besar bagi daerah. Tahun ini ditargetkan sebesar 1.700 KK, dan tahun depan diperluas menjadi 400.00 KK di seluruh Indonesia.
