Gatanews.id || Lombok Timur – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Ra’yal Ain saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara TP PKK, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait sinergi dukungan program kerja Pokja I, II, III, dan IV TP PKK, yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7).
Menurutnya, setiap program pemerintah akan lebih mudah diwujudkan apabila seluruh pihak bekerja secara bersama-sama dan saling memperkuat.
“Apapun tugas dan program yang dihadapi akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan,” ujarnya.
Hj. Ra’yal Ain menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menuntut semua pihak untuk membangun sinergi agar program-program prioritas tetap berjalan optimal. Salah satu langkah konkret yang dilakukan TP PKK adalah memperkuat penanganan persoalan sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut, edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan akan dioptimalkan melalui Pokja yang membidangi sanitasi. Sementara pelayanan kesehatan masyarakat akan diperkuat melalui Posyandu yang nantinya melibatkan enam OPD secara terpadu.
Menurutnya, kerja sama tersebut perlu dituangkan dalam kesepakatan resmi agar memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan,” katanya.
Selain itu, Ketua TP PKK juga menyoroti dua persoalan sosial yang masih menjadi tantangan besar di Lombok Timur, yakni stunting dan pernikahan usia dini. Ia menilai kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga.
Hj. Ra’yal Ain menjelaskan bahwa banyak kasus pernikahan anak dipicu oleh minimnya pengawasan terhadap anak ketika orang tua bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga anak diasuh oleh keluarga lain.
Karena itu, ia berharap sinergi yang dibangun tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga berbagai organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah.
“Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama antara PKK, OPD, dan pihak LSM ini kita dapat saling bersinergi. Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang mewakili OPD, menyambut baik inisiatif TP PKK dalam membangun kemitraan lintas sektor. Menurutnya, kerja sama tersebut sangat relevan dengan kondisi daerah yang saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan bahwa setiap instansi tidak bisa lagi bekerja secara sendiri-sendiri apabila ingin mencapai target pembangunan daerah.
“Kerja sama ini menjadi sangat penting karena daerah kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Di tengah kondisi anggaran yang diefisiensi, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus saling memperkuat antara satu instansi dengan instansi yang lain,” jelasnya.
Achmad juga mengapresiasi keterlibatan LSM yang selama ini aktif mendampingi masyarakat hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan semakin efektif karena didukung jaringan TP PKK yang tersebar hingga tingkat desa dan dusun.
Hal senada disampaikan Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, yang mewakili LSM. Ia menilai kerja sama antara TP PKK, OPD, dan LSM merupakan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Menurut Ririn, kolaborasi tersebut akan memadukan berbagai potensi yang dimiliki masing-masing pihak dalam menangani persoalan stunting, pernikahan anak, kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Melalui penandatanganan kerja sama antara LSM dan OPD ini, kita bersama-sama menyatukan potensi untuk mewujudkan capaian target Smart Lombok Timur,” ujarnya.
Ia optimistis, jika seluruh elemen bergerak secara gotong royong, berbagai persoalan sosial di Lombok Timur dapat ditangani lebih efektif dan model kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Penandatanganan kerja sama yang digelar di Pendopo Bupati Lombok Timur tersebut menjadi komitmen bersama TP PKK, OPD, dan LSM untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan program-program Pokja I, II, III, dan IV sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
