Gatanews.id|Jakarta – Pemerintah Provinsi NTB mulai mengubah pola pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan jika setiap promosi, mutasi, hingga pengisian jabatan bakal mengutamakan kompetensi, integritas, rekam jejak, potensi, serta kinerja. Langkah ini membuka jalan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan fokus melayani masyarakat.
Komitmen itu mengemuka saat konsolidasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Kantor BKN, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Pertemuan dipimpin Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh dan diikuti Gubernur NTB bersama jajaran Pemprov NTB guna mempercepat reformasi birokrasi melalui penerapan Manajemen Talenta berbasis sistem merit.
“Reformasi birokrasi harus dimulai dari reformasi tata kelola ASN. Jabatan bukanlah hak yang diberikan karena kedekatan, tetapi amanah yang harus dipercayakan kepada mereka yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja terbaik. Ketika orang yang tepat ditempatkan pada posisi yang tepat, birokrasi akan bergerak lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin berkualitas,” tegas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Miq Iqbal menilai kualitas birokrasi sangat menentukan laju pembangunan daerah. Karena itu, pembenahan tata kelola ASN masuk dalam agenda prioritas agar setiap perangkat daerah diperkuat sumber daya manusia yang profesional, cepat beradaptasi, dan mampu menjawab kebutuhan publik.
Penerapan Manajemen Talenta menjadi salah satu instrumen utama. Sistem ini menempatkan kompetensi, potensi, rekam jejak, serta capaian kinerja sebagai acuan pengembangan karier, promosi, mutasi, hingga pengisian jabatan. Setiap proses berlangsung secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip sistem merit.
“Setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui kemampuan, prestasi kerja, dan integritas. Inilah arah birokrasi modern yang ingin kami bangun di NTB,” ujar Miq Iqbal.
Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut positif langkah cepat Pemprov NTB. Dukungan itu sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah demi menghadirkan tata kelola ASN yang semakin berkualitas.
“Penguatan sistem merit menjadi kunci membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang,” kata Zudan.
Transformasi ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Saat posisi strategis diisi figur terbaik, proses pengambilan keputusan bisa berlangsung lebih cepat, pelaksanaan program makin efektif, serta kualitas pelayanan publik terus meningkat.
Pemprov NTB optimistis reformasi tata kelola ASN bakal mempercepat perubahan birokrasi sekaligus mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia melalui aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.
