Gatanews.id || Lombok Timur – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional, Satgas MBG, dan mitra penyelenggara di Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat (22/5/2026). Perluasan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di NTB.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Fathul Gani mengatakan Satgas MBG berperan sebagai fasilitator dan penghubung agar kebijakan pusat berjalan efektif di daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor karena MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Erwin Chahara Rusmana menegaskan MBG adalah program strategis nasional yang berkelanjutan.
Menurutnya, isu penyesuaian anggaran tidak memengaruhi operasional dapur, pengadaan makanan, dan kebutuhan mitra.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro dan memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah,” ujarnya.
Erwin mengapresiasi NTB sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik.
Hal senada disampaikan Inspektur III Ittama BGN Rudyanto. Ia menyebut NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat, berkat dukungan Pemprov dan keberanian mitra di tahap awal.
Rudyanto menekankan cakupan penerima manfaat MBG perlu terus diperluas untuk menjangkau peserta didik PAUD hingga pondok pesantren. Untuk menjaga keberlanjutan, Pemprov NTB didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan agar ketersediaan bahan pangan terjamin.
Pemprov menargetkan 30% kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi lokal. Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan digalakkan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, desa, kelurahan, hingga pramuka. Budidaya lele, patin, dan komoditas lain juga didorong untuk memperkuat kemandirian pangan dan pendapatan warga.
Pemerintah mengingatkan pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat program dirasakan optimal oleh masyarakat.
