Gatanews.id, Mataram | Dugaan skandal perselingkuhan kembali mencoreng nama pemerintah desa di Lombok Utara. Seorang oknum kepala desa di Kecamatan Tanjung diduga kedapatan berduaan dengan perempuan lain di sebuah hotel di Kota Mataram saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dibiayai APBD.
Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari usai sesi istirahat kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Majelis Krama Desa (MKD) yang digelar oleh Dinas DP2KBPMD Lombok Utara. Oknum kades tersebut diduga meninggalkan hotel tempat acara berlangsung dan menuju hotel lain tidak jauh dari lokasi kegiatan, lalu check-in bersama seorang perempuan. Tak lama setelah itu, sejumlah warga melakukan penggerebekan dan menemukan keduanya berada di dalam kamar.
Merespons kejadian tersebut, Gubernur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) NTB, Zainudin, ikut angkat bicara. Ia menilai tindakan oknum kades itu bukan hanya mencoreng moral pejabat publik, tetapi juga menunjukkan penyalahgunaan kegiatan resmi yang dibiayai negara.
“Ya, sangat kita sayangkan terkait oknum kepala desa ini. Kegiatan itu menggunakan uang dari APBD untuk membintek dalam rangka peningkatan kapasitas. Tetapi justru dijadikan momen untuk hal-hal yang tidak baik. Ini jelas tidak mencerminkan sosok pemimpin,” ujarnya, Jumat (21/11/2025)
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah desa harus melakukan evaluasi serius terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimtek agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, Bimtek seharusnya menjadi wadah peningkatan kompetensi dan etika, bukan justru kedok untuk melakukan tindakan tidak terpuji.
“Jangan kemudian acara Bimtek peningkatan kapasitas dijadikan kedok oleh oknum kepala desa, tetapi yang terjadi hanyalah untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sangat kita sayangkan moral para oknum pejabat seperti ini—tentu moral yang tidak baik,” tegasnya.
Zainudin menyebut bahwa kasus serupa bukan kali pertama terjadi, sehingga perlu ada langkah tegas dan penertiban agar tidak menjadi tren di kalangan aparat desa.
“Ini bukan hal baru soal kepala desa selingkuh atau membawa istri orang. Apakah ini dianggap tren? Jangan sampai menjadi hal yang biasa,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DP2KBPMD Lombok Utara belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, isu skandal ini terus menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap oknum pejabat yang merusak kepercayaan masyarakat. (*)
