Gatanews.id, Mataram – Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas transportasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) turun ke jalan dan mendatangi DPRD Provinsi NTB pada Senin, 23 Juni 2025. Mereka menyuarakan keresahan terhadap kebijakan Over Dimension Overload (ODOL) yang dinilai sangat merugikan para pengemudi truk.
Aksi ini dipimpin oleh sejumlah komunitas besar seperti Perkumpulan Driver Batur Sasak (DBS) NTB, Paguyuban Driver Lombok Bersatu (PDLB), Driver Sabalong Tode Samawa (DSTS), dan Comunitas Dum Truck Lombok (CDTL).
Ketua DBS NTB, H. Zulfikri, menjadi salah satu tokoh sentral dalam aksi ini. Ia menyatakan bahwa para sopir tidak menolak aturan ODOL secara keseluruhan, namun meminta adanya solusi konkret yang tidak mengorbankan penghasilan mereka.
“Kami paham aturan harus ditegakkan. Tapi jangan asal main potong. Kami minta solusi yang adil, bagaimana penghasilan bisa tetap menutupi pengeluaran,” tegas Zulfikri di hadapan perwakilan DPRD NTB.
Menurutnya, penerapan aturan ODOL tanpa mitigasi yang tepat hanya akan menambah beban para sopir yang selama ini telah berjibaku memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu dampak nyata dari kebijakan tersebut adalah penurunan daya angkut karena dimensi bak truk harus disesuaikan, yang otomatis menurunkan jumlah muatan dan penghasilan.
“Kalau muatan disesuaikan dengan tinggi bak, siapa yang mau beli material dari kami? Ini bukan soal menolak aturan, tapi soal kelangsungan hidup para sopir,” ujarnya.
Zulfikri juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam mengedukasi para sopir untuk taat pajak. Namun, hal itu menjadi sia-sia jika kendaraan tidak bisa lolos uji KIR karena dimensi truk dianggap tidak sesuai.
“Kami sudah patuh bayar pajak, tapi malah tidak lulus KIR. Lalu bagaimana kami bisa tetap jalan?” katanya.
Sebagai komunitas, DBS NTB bukan hanya wadah solidaritas antar sopir, tapi juga menjadi pelindung dalam kondisi darurat. “Kami berdiri untuk saling membantu. Kalau ada anggota sakit, kecelakaan, atau meninggal, kami galang dana dan bantu. Ini soal kemanusiaan dan kebersamaan,” jelasnya.
Di tengah tuntutan tersebut, Zulfikri tetap mengimbau seluruh komunitas sopir untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah. “Jangan sampai keresahan ini justru merusak ketenangan masyarakat. Kami tetap ingin NTB ini aman, makmur, dan mendunia,” tutupnya.
Sementara itu, DPRD Provinsi NTB berjanji akan segera membahas aspirasi para sopir dengan instansi terkait. Aksi ini menjadi alarm keras bahwa kebijakan nasional seperti ODOL membutuhkan pendekatan lokal yang lebih manusiawi dan solutif. Jika tidak, gelombang protes yang lebih besar dikhawatirkan akan kembali mengguncang jalanan NTB. (*)
