Gatanews.id, Mataram | Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya bisa diakses oleh para pelaku UMKM, para peternak juga bisa mengakses KUR untuk pengembangan peternakan. Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah menggandeng perbankan dalam memfasilitasi KUR untuk peternak yang telah melakukan pembibitan dan pembudidayaan.
“Pelaku ternak secara berkelompok bisa memanfaatkan fasilitas KUR. Karena pemerintah pusat sudah menyiapkan dana KUR untuk para peternak,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB Khairul Akbar, (16/02).
Dijelaskan, secara nasional, pemerintah sudah siapkan KUR sebesar Rp 23 triliun lebih dan untuk NTB sekitar ratusan miliar rupiah bagi para peternak.
Untuk mengakses KUR, kelompok ternak harus mendapat surat rekomendasi dari Disnakeswan untuk diusulkan ke pihak Bank. Bagi peternak yang mengakses KUR hanya dibebankan untuk pembayaran pokok pinjaman. Sedangkan untuk bunga pinjaman akan disubsidi pemerintah daerah.
“Dana KUR ini masuk ke BPKAD sehingga langsung berhubungan dengan perbankan. Untuk praktek akses KUR bagi peternak ini sudah dilakukan Pemkab Lombok Timur,” tuturnya.
Melihat hal tersebut Pemprov NTB akan mencoba melakukan hal serupa dan akan menggandeng atau bekerja sama dengan pihak Bank Nasional dan Bank Lokal.
“Nanti dicoba menggandeng Bank NTB Syariah dan Bank Nasional seperti BRI, BNI. Bahkan Pemkab Dompu juga tertarik untuk ikut program KUR ini dan akan melakukan kembali studi banding ke Pemkab Lotim,” tuturnya.
Selain mendapat dana KUR dari pusat hingga Rp 509 juta, pihak Pemkab juga yakin akan kondisi kelompok peternak yang sudah berkembang baik dalam menggemukkan ternak. Selain itu para peternak juga sudah memiliki pakan lamtoro.
“KUR ini nantinya dapat meningkatkan produksi daging nasional dan daerah,” katanya.
Pihak Kementan melalui Disnakeswan optimis angka kredit dipeternakan macet. Untuk meminimalisir kredit macet, pihaknya akan melakukan skema Tanggung Renteng.
“Dimana dari sekian orang dalam satu kelompok, ketika ada anggotanya macet membayar maka menjadi tanggungan kelompok. Kelompok dapat mengumumkan anggota yang macet agar membayar melalui speaker masjid, jadi yang malas bayar ini mau tidak mau akan membayar,” katanya. (Gii)
