Gatanews.id|Lombok Barat – Calon Kepala Desa Kuripan nomor urut 5, Hidayat, S.H., memaparkan lima program prioritas sekaligus komitmennya memperkuat pelayanan masyarakat, transparansi anggaran, hingga pemberdayaan pemuda jika mendapat kepercayaan memimpin Desa Kuripan.
Komitmen tersebut disampaikan Hidayat saat bersilaturahmi dengan masyarakat di Dusun Persiapan Griya Menang Asri, Ahad (22/11/2026) malam. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya menjaga kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakat.
“Kalau nanti saya terpilih menjadi kepala desa, hubungan pemerintah desa dengan masyarakat harus terus terjalin. Saya ingin tetap hadir di tengah masyarakat, termasuk ketika ada warga yang mengalami musibah atau kematian,” ujar Hidayat.
Ia juga menempatkan transparansi pengelolaan anggaran sebagai salah satu perhatian utama. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana desa agar pelaksanaannya sesuai peruntukan dan kebutuhan setiap wilayah.
“Masalah anggaran juga menjadi perhatian saya. Pengelolaannya harus transparan dan terbuka kepada masyarakat. Setiap dana yang tersedia harus dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan desa,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Hidayat menyebut lima program prioritas yang ingin diwujudkan. Pertama, memperkuat hubungan pemerintah desa dengan masyarakat. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.
Ketiga, mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung perekonomian dan pembangunan desa. Hidayat mengaku memiliki pengalaman terkait pengelolaan BUMDes saat sebelumnya pernah terlibat dalam pemerintahan desa.
“Saya pernah memiliki pengalaman dalam pengelolaan BUMDes. Lembaga ini harus dioptimalkan karena punya potensi ekonomi untuk mendukung kemajuan desa. Namun, saya juga perlu melihat kondisi dan kepastian pengelolaannya saat ini,” jelasnya.
Keempat, menyusun program pembangunan secara demokratis, berkeadilan, transparan, dan bermanfaat. Ia menginginkan pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi menjangkau seluruh dusun secara proporsional.
“Program pembangunan harus menyeluruh. Setiap dusun perlu mendapat perhatian sehingga tidak ada wilayah yang dianaktirikan. Prinsipnya, pembangunan harus berkeadilan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Kelima, meningkatkan peran Karang Taruna dan mengembangkan kapasitas pemuda melalui pendidikan serta pelatihan keterampilan. Ia menilai pemuda memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan, dan menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah desa.
“Saya ingin pemuda desa mendapat ruang untuk berkembang. Bahkan, saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak yang siap memberikan pelatihan keterampilan bagi pemuda. Ini bisa menjadi bekal mereka untuk meningkatkan kompetensi,” tandasnya.
Dalam sesi dialog, Hidayat juga mendapat pertanyaan warga terkait persoalan lahan Perumahan Griya Menang Asri, yang diklaim sebagai tanah wakaf masjid. Ia mengaku belum menguasai seluruh riwayat dan bukti hukum terkait persoalan tersebut, sehingga memilih tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Saya belum mengetahui secara utuh persoalan tanah tersebut. Informasi yang saya dengar, lahan itu sudah dibuka sejak 1960-an dan ada informasi pembukaan kembali pada 1982. Karena belum mengetahui kepastian hukumnya, saya tidak ingin berbicara seolah-olah sudah memahami seluruh persoalan,” ungkapnya.
Meski demikian, Hidayat menilai pemerintah desa harus mengambil posisi sebagai penengah ketika muncul persoalan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, kepala desa memiliki tanggung jawab melindungi kepentingan warga, sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.
“Kalau menjadi kepala desa, kita harus bisa berdiri di tengah-tengah ketika masyarakat menghadapi persoalan. Jangan sampai pemerintah desa justru membuat warga merasa tidak mendapat perlindungan. Kita harus mendengarkan semua pihak dan mencari jalan keluar secara adil,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelesaian persoalan lahan. Warga, menurutnya, perlu mendapatkan penjelasan yang terang mengenai proses penanganan, dokumen, serta perkembangan penyelesaian masalah.
“Persoalan seperti ini membutuhkan keterbukaan. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas. Jangan sampai warga terus berada dalam ketidakpastian, sementara pemerintah desa tidak hadir memberikan penjelasan dan memfasilitasi penyelesaian,” tutup Hidayat.(djr)













