Gatanews.id|Banten – Direktorat Kepolisian Udara (Ditpoludara) Korpolairud Baharkam Polri, menyiapkan roadmap pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) periode 2026–2028 untuk prasarana penerbangan Polri. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi energi berkelanjutan melalui inovasi PRANA, dengan fokus pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), efisiensi anggaran, serta penguatan ketahanan energi operasional.
Persiapan tersebut dibahas dalam Workshop Roadmap Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan pada Prasarana Penerbangan Polri, Rabu (11/11/2026), di Aula Utama Gedung Serbaguna Ditpoludara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan dipimpin Kasubdit Fasharkan Ditpoludara Kombes Pol. Heri Setianto, S.E., M.M., mewakili Dirpoludara Brigjen Pol. Dadan, S.H., M.H., bersama Project Leader PRANA Kombes Pol. Dr. I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, S.H., M.H.
Kombes Heri Setianto menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, dalam membangun sistem energi berkelanjutan di lingkungan penerbangan Polri.
“Pemanfaatan energi baru terbarukan perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan aspek keselamatan penerbangan, keandalan pasokan listrik, serta efisiensi anggaran. Kolaborasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Project Leader PRANA Kombes Pol. I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya menjelaskan, inovasi tersebut lahir dari kebutuhan Ditpoludara untuk membangun tata kelola energi yang lebih efisien dan mandiri. Salah satu persoalan utama, tagihan listrik Mako Ditpoludara Pondok Cabe mencapai sekitar Rp50 juta per bulan, dengan konsumsi dominan pada siang hari.
“Tagihan listrik yang cukup besar, instalasi kelistrikan lama yang belum terintegrasi, serta keterbatasan teknisi bersertifikasi menjadi tantangan yang perlu kami jawab. PRANA hadir bukan sekadar memasang panel surya, tetapi membangun sistem tata kelola energi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ke depan, lanjutnys, hasil pengembangan PRANA diharapkan menjadi model percontohan, yang dapat direplikasi secara bertahap di jajaran Polairud seluruh Indonesia. Transformasi itu diharapkan memperkuat kemandirian energi, menekan biaya operasional, serta menjaga kesiapan penerbangan Polri dalam mendukung patroli udara, pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, hingga misi kemanusiaan.
“Harapan kami, PRANA dapat menjadi fondasi transformasi energi berkelanjutan di lingkungan penerbangan Polri. Program ini tidak hanya memperkuat kemandirian energi dan efisiensi anggaran, tetapi juga mendukung kesiapan operasional penerbangan Polri dalam menjalankan patroli udara, pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, serta misi kemanusiaan,” kata Kombes Dewa Wijaya.
Workshop menghadirkan empat narasumber lintas instansi, yakni Moh. Nasrullah dari Kementerian Perhubungan RI, Elis Heviati dari Kementerian ESDM RI, Hokkop Situngkir dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sekaligus Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia, serta Dr. Ir. Andika Prastawa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Moh. Nasrullah memaparkan kebijakan Eco-Airport, serta pengalaman implementasi PLTS di 54 bandara sejak 2011. Ia mengingatkan pemasangan panel surya di kawasan penerbangan wajib memenuhi standar keselamatan, termasuk penggunaan lapisan anti-glare, agar pantulan cahaya tidak mengganggu pandangan pilot.
“Penerapan PLTS di lingkungan penerbangan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan. Panel surya harus menggunakan lapisan anti-glare, sedangkan penempatan inverter dan kabel perlu memperhatikan potensi interferensi elektromagnetik terhadap instrumen navigasi, radar, serta komunikasi udara,” paparnya.
Narasumber Kementerian ESDM RI Elis Heviati memaparkan peluang pengembangan EBT di lingkungan Polri, mulai dari PLTS atap hanggar, elektrifikasi kendaraan operasional, pemanfaatan biodiesel untuk kapal patroli, hingga peluang penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Menurutnya, pemasangan PLTS atap berpotensi menghemat tagihan listrik bulanan sekitar 25–30 persen.
“Pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan Polri memiliki peluang cukup luas. PLTS atap bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi konsumsi listrik konvensional, dengan potensi penghematan sekitar 25 hingga 30 persen. Pengembangannya juga bisa dilakukan melalui skema APBN, kerja sama badan usaha, sinergi dengan PLN, maupun hibah dan kemitraan,” jelas Elis.
Dari sisi pengembangan sistem, Hokkop Situngkir dari METI memaparkan pilihan integrasi PLTS melalui skema on-grid, kerja sama pengembang swasta, maupun off-grid untuk pangkalan penerbangan Polri di wilayah perbatasan serta pulau terluar.
“Setiap fasilitas memiliki karakteristik kebutuhan energi berbeda. Karena itu, pemilihan sistem harus disesuaikan, baik melalui jaringan PLN, sistem mandiri, maupun integrasi dengan baterai. Peralihan dari pembangkit diesel menuju PLTS dengan penyimpanan energi, juga berpotensi meningkatkan efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang,” ungkap Hokkop.
Sementara Peneliti Utama OREM BRIN Dr. Ir. Andika Prastawa, merekomendasikan penerapan Smart Microgrid melalui integrasi PLTS, baterai atau Battery Energy Storage System (BESS), Energy Management System (EMS), serta PRANA Dashboard. Sistem tersebut, menurut Andika, memungkinkan pemantauan penggunaan energi secara digital dan real-time.
“Untuk fasilitas strategis seperti pangkalan penerbangan Polri, prioritas utama harus pada ketersediaan, keandalan, dan ketahanan pasokan energi. Konsep Smart Microgrid dapat mengintegrasikan PLTS, baterai, serta sistem manajemen energi, sehingga penggunaan listrik bisa dipantau dan dikendalikan secara lebih optimal,” paparnya.
Andika juga menyampaikan kesiapan BRIN mendukung pengembangan PRANA melalui pendampingan teknis, mulai dari audit energi, analisis beban listrik, supervisi instalasi hingga peningkatan kompetensi personel.
“BRIN siap mendukung proses pengembangan melalui pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas personel. Dengan perencanaan serta pengawasan yang tepat, sistem energi terbarukan dapat dibangun secara aman, andal, dan sesuai kebutuhan operasional,” ungkapnya.
Workshop turut menghasilkan penandatanganan Surat Komitmen Bersama (SKB) antara Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Kementerian ESDM RI, serta BRIN. Kesepakatan itu menjadi pijakan kolaborasi dalam pengembangan tata kelola, serta pemanfaatan PLTS di fasilitas penerbangan Polri.
Hasil workshop selanjutnya menjadi landasan penyusunan roadmap EBT periode 2026–2028. Tahap awal diarahkan pada pembangunan pilot project PLTS atap di hanggar, serta gedung Mako Ditpoludara Pondok Cabe dengan dukungan teknologi Smart Microgrid dan BESS.
Program ini juga mencakup penyusunan skema pembiayaan melalui APBN, kemitraan badan usaha, BUMN, maupun hibah. Peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan serta sertifikasi teknisi turut menjadi agenda penting.
Melalui PRANA, Ditpoludara tidak sekadar menargetkan pemasangan panel surya, tetapi juga membangun tata kelola energi terintegrasi melalui penguatan kebijakan, pemetaan fasilitas, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.(djr)
