Gatanews.id || Lombok Timur – Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat menyuarakan tuntutan agar pelaksanaan tes penjaringan Kepala Wilayah (Kawil) Desa Sikur Barat dilaksanakan secara transparan dan netral di Kantor Camat Sikur atau tingkat kabupaten.
Rencana aksi penyampaian aspirasi yang semula akan digelar masyarakat Sikur Barat akhirnya tidak dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Sebagai gantinya, aspirasi tersebut disampaikan melalui forum hearing atau dialog bersama di Kantor Camat Sikur, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Bakesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos., Camat Sikur, unsur TNI-Polri, pemerintah desa, panitia penjaringan, serta perwakilan Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat.
Ketua Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat, Haerul Azmi, dalam forum tersebut menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan tanpa dasar. Menurutnya, pihaknya telah lebih dahulu melakukan komunikasi dan menyampaikan surat permohonan kepada sejumlah instansi, termasuk Kapolsek, Danramil, Camat, Dinas PMD, dan panitia penjaringan.
Aspirasi utama mereka adalah meminta agar pelaksanaan tes tidak dilakukan di kantor desa, melainkan dipindahkan ke kantor kecamatan atau kabupaten.
Haerul menilai, pelaksanaan tes di tingkat desa berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap independensi proses seleksi apabila penyusunan soal, pelaksanaan, dan pengawasan sepenuhnya berada dalam lingkup desa.
“Kami ingin menjaga transparansi dan netralitas dalam proses penjaringan ini. Kalau soal dibuat di desa, pengawas dari desa, dan tes juga dilaksanakan di desa, bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa semuanya berjalan objektif?” tegas Haerul dalam hearing tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan bukan bertujuan menghambat proses penjaringan, melainkan ingin memastikan seluruh tahapan berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Desa Sikur Barat, Zulpakarudin, memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa imbauan yang disampaikan kepada masyarakat sebelumnya merupakan bagian dari koordinasi dengan pihak kepolisian dan Koramil untuk menjaga situasi desa tetap aman dan kondusif.
Ia juga menegaskan bahwa panitia telah bekerja melalui proses koordinasi dan keputusan yang dibangun bersama, bukan berdasarkan keputusan sepihak ketua panitia maupun kepala desa.
Dalam forum tersebut, Ketua Panitia Penjaringan turut menjelaskan kronologi penyusunan soal tes. Menurutnya, panitia sebelumnya telah berupaya meminta bantuan penyediaan naskah soal kepada BPD Namun, karena adanya keterbatasan dan agenda lain, panitia kemudian diberikan kewenangan untuk menyiapkan soal dengan berkoordinasi bersama pihak yang dianggap memiliki kemampuan.
Panitia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah bersurat kepada Kapolsek, Danramil, dan BPD, Kecamatan terkait keterlibatan unsur penguji.
Di sisi lain, Bakesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos., mengapresiasi langkah penyelesaian melalui dialog. Ia menilai duduk bersama merupakan jalan terbaik untuk menghindari kesalahpahaman dan potensi konflik di tengah masyarakat.
Mustafa menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan bersama serta membuang ego masing-masing pihak demi terciptanya proses penjaringan yang tertib, lancar, aman, dan kondusif.
Setelah mendengarkan seluruh pandangan, forum hearing akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.
Pertama, pelaksanaan tes penjaringan Kepala Wilayah Desa Sikur Barat disepakati untuk dipindahkan dari kantor desa ke Kantor Camat Sikur.
Kedua, untuk menjaga objektivitas dan netralitas, penyediaan soal tes akan dikoordinasikan melalui Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, sementara unsur penguji dan pengawasan akan melibatkan pihak terkait sesuai kesepakatan forum.
Ketiga, seluruh administrasi dan tahapan pelaksanaan tes diminta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat, seluruh pihak, termasuk peserta dan masyarakat, diminta berkomitmen menerima hasil seleksi secara dewasa dan tidak mempersoalkan siapa pun yang nantinya dinyatakan lulus.
Berita Acara Kesepakatan Bersama
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, Camat Sikur, Forkopimcam, Kepala Desa Sikur Barat, Ketua BPD Sikur Barat, Forum Pemuda Perubahan Desa Sikur Barat, serta Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Sikur Barat.
Dalam berita acara tertanggal 11 November 2026 tersebut, terdapat empat poin kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya.
Pertama, pelaksanaan tes dijadwalkan berlangsung di Kantor Camat Sikur.
Kedua, soal tes dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur.
Ketiga, siapa pun yang terpilih diharapkan dapat diterima oleh semua pihak.
Keempat, jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Sikur Barat disesuaikan oleh panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
Berita acara tersebut turut memuat tanda tangan para pihak yang hadir, termasuk Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, Camat Sikur, Danramil 1615-09 Sikur, Kapolsek Sikur, Staf Khusus Bupati Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa Sikur Barat, Ketua BPD, Ketua Panitia, Ketua Forum Pemuda Perubahan Desa Sikur Barat, serta unsur FKDM dan pihak terkait lainnya.
Kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara aspirasi Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat dengan panitia dan pemerintah desa.
Dengan adanya keputusan pemindahan lokasi tes ke Kantor Camat Sikur, masyarakat kini berharap proses penjaringan Kepala Wilayah Desa Sikur Barat benar-benar berjalan transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Bagi Gerakan Pemuda Perubahan Sikur Barat, persoalan ini bukan sekadar mengenai lokasi pelaksanaan tes, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap proses seleksi dan masa depan tata kelola pemerintahan desa.
