Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di BTP Blok F Nomor 447, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).
Konferensi pers dipimpin Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., bersama Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., serta perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto.
Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta tindak pidana perlindungan konsumen yang berlangsung di wilayah hukum Polda Sulsel.
Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AA (47). Pelaku diduga menjalankan praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sejak Agustus 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut telah memberikan keuntungan kepada terduga pelaku sebesar Rp55.200.000 selama periode Agustus hingga November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 100 tabung LPG ukuran 3 kilogram, 6 tabung ukuran 5,5 kilogram, 21 tabung ukuran 12 kilogram, 2 unit timbangan, 13 alat transfer gas, 1 unit kendaraan mobil, serta 50 segel tabung berwarna putih dan kuning.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA, terkait dugaan aktivitas pengoplosan LPG bersubsidi di BTP Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit 1 Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah memperoleh informasi dan bukti awal yang cukup, petugas kemudian melakukan penindakan pada Senin, 9 November 2026, sekitar pukul 11.30 WITA.
Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, terungkap bahwa terduga pelaku memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dengan cara membeli dari sejumlah pangkalan dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung. Selain itu, pelaku juga membeli dari toko-toko campuran dengan harga sekitar Rp25.000 per tabung.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan alat transfer gas untuk memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Proses pemindahan gas tersebut dilakukan dengan memanfaatkan ember berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas, kemudian tabung ditimbang guna menyesuaikan berat sesuai standar yang ditentukan.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menjual sebanyak 120 tabung LPG ukuran 5,5 kilogram dengan keuntungan sekitar Rp7.200.000. Sementara untuk LPG ukuran 12 kilogram, sebanyak 400 tabung telah terjual dengan keuntungan mencapai Rp48.000.000.
Dengan demikian, total keuntungan yang diperoleh terduga pelaku mencapai Rp55.200.000, dengan jumlah keseluruhan tabung hasil pengoplosan yang telah terjual sebanyak 510 tabung.
Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, Lilik Hardiyanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Sulsel atas keberhasilan mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.
Ia menegaskan bahwa praktik pengoplosan LPG secara tidak sesuai prosedur sangat berbahaya apabila beredar dan digunakan oleh masyarakat karena berpotensi menimbulkan kebocoran hingga ledakan, mengingat LPG merupakan bahan bakar yang mudah terbakar dan membutuhkan penanganan sesuai standar keselamatan.
Melalui pengungkapan ini, Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi, sekaligus melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
Polda Sulsel juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan indikasi penyalahgunaan LPG bersubsidi maupun praktik lain yang berpotensi membahayakan keselamatan dan merugikan masyarakat.w
