Gatanews.id|Beijing — Delegasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pemerintah Republik Indonesia peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69, menyusun enam rekomendasi percepatan transisi energi nasional. Hasil pembelajaran dari Tiongkok ini menyoroti penguatan jaringan listrik, penyimpanan energi, kepastian investasi, hingga pengembangan industri nasional.
Studi banding pada 27–28 Oktober 2026 tersebut, dipimpin Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq. Agenda meliputi diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) di Beijing, serta kunjungan ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Yanqing yang dikelola Jingneng Clean Energy di kawasan Longqingxia.
Kunjungan ini diarahkan untuk merumuskan kebijakan adaptif, guna mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 serta Kebijakan Energi Nasional. Delegasi mendalami integrasi pembangkit, kesiapan jaringan, penyimpanan energi, skema pembiayaan, dan koordinasi lintas instansi.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kepemimpinan strategis, dalam menghadapi tantangan transisi energi dan perubahan iklim.
“Tema utama pelatihan kepemimpinan kami, yakni ‘Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Percepatan Transisi Energi Terbarukan yang Mendukung Resiliensi Nasional’, sangat selaras dengan target keberlanjutan global dan prioritas strategis nasional kedua negara. Kepemimpinan Tiongkok dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan energi baru terbarukan, teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi hibrida menjadi tolok ukur berharga bagi delegasi kami,” ujar Taufiq, Selasa (27/10/2026).
Pembelajaran tersebut, lanjut Taufiq, relevan dengan target energi Indonesia. RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru terbarukan (EBT), termasuk 17,1 GW tenaga surya, sedangkan penyimpanan energi mendapat porsi 10,3 GW.
Sementara, Ketua Angkatan PKN I/69, I Dewa Nyoman Agung Dharma Wijaya, menilai percepatan energi bersih membutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan.
“Kunjungan ke PLTS Longqingxia, memberikan pembelajaran tentang tata kelola pembangkit dan pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan wilayah. Kami juga mendalami arsitektur New Power System yang dikembangkan NEA, dengan energi surya dan angin sebagai fondasi, serta dukungan perencanaan terpadu, penguatan jaringan, dan penyimpanan energi,” jelas Dewa Wijaya.
Dijelaskan, Tiongkok menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan energi bersih. Pada akhir 2025, kapasitas terpasang tenaga surya negara tersebut mencapai sekitar 1.200 GW, sedangkan tenaga angin mencapai 640 GW. NEA juga mencatat kapasitas penyimpanan energi jenis baru mencapai 136 GW, dengan kapasitas energi 351 gigawatt-jam (GWh).
Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kesiapan jaringan, juga teknologi penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS). Teknologi ini membantu menyimpan listrik saat produksi berlebih dan menyalurkannya kembali ketika kebutuhan meningkat.
Bagi Indonesia, tantangan tersebut berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan. RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit, serta tambahan kapasitas gardu induk 107.950 megavolt ampere (MVA).
Sedangkan Sekretaris Angkatan PKN I/69, Mohammad Averrouce, menekankan perlunya kepastian investasi dan penguatan industri nasional, agar transisi energi memberikan manfaat ekonomi yang luas.
“Kesiapan jaringan transmisi dan kepastian pembiayaan menjadi kunci. Indonesia perlu mempercepat penguatan jaringan listrik dan pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem, sekaligus memastikan pengadaan serta kontrak yang memberikan kepastian bagi investasi,” ungkap Averrouce.
“Penguatan TKDN juga perlu berjalan bersama alih teknologi, pengembangan industri, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja,” imbuhnya.
Ia turut menyoroti potensi pengembangan PLTS Gilimanuk di Bali, yang direncanakan berkapasitas 300 megawatt-peak (MWp) dengan dukungan BESS 1.000 MWh. Proyek tersebut ditargetkan beroperasi komersial pada 2028.
Menurut Averrouce, pengembangan proyek energi bersih perlu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, melalui peningkatan kapasitas industri dan tenaga kerja lokal.
Dari rangkaian pembelajaran tersebut, delegasi merumuskan enam prioritas kebijakan untuk mendukung percepatan transisi energi nasional.
Pertama, menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Jadwal pembangunan, perizinan, pengadaan, pendanaan, hingga operasi komersial perlu terintegrasi agar kapasitas pembangkit baru dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kedua, mempercepat pengembangan BESS. Penentuan lokasi, kapasitas, dan durasi penyimpanan energi perlu menyesuaikan kebutuhan sistem kelistrikan, termasuk menjaga kestabilan jaringan dan memenuhi beban puncak.
Ketiga, memperkuat kepastian investasi. Dokumen pengadaan dan kontrak jual beli listrik perlu memperjelas pembagian risiko, tanggung jawab keterlambatan jaringan, serta ketentuan penyaluran daya.
Keempat, mengintegrasikan perizinan dan pemanfaatan lahan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat dengan memperhatikan tata ruang, lingkungan, status lahan, serta kepentingan masyarakat.
Kelima, mengembangkan industri nasional dan lapangan kerja hijau. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu didukung alih teknologi, pengembangan pemasok, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja.
Keenam, memperluas digitalisasi dan kecerdasan artifisial. Pemanfaatan data pembangkit, prakiraan cuaca, kondisi jaringan, dan kebutuhan listrik dapat meningkatkan akurasi perencanaan serta efisiensi pengoperasian sistem.
Seluruh rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan. Dokumen ini dirancang memuat pilihan intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan.
Hasil studi banding diharapkan menjadi masukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi energi bersih. Melalui kepemimpinan adaptif dan kolaborasi lintas sektor, transisi energi diharapkan memperkuat ketahanan pasokan listrik, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas lapangan kerja hijau di Indonesia.(djr)
