Gatanews.id|Lombok Barat – Para gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia, Kamis (16/7/2026), berkumpul di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menyatukan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan fiskal.
Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat. Forum dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut kedatangan Wamendagri Bima Arya, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia, jajaran kementerian dan lembaga, DPRD NTB, Forkopimda, serta kepala daerah kabupaten/kota di Pulau Lombok.
Iqbal mengapresiasi kepercayaan Kemendagri dan APPSI, yang memilih NTB sebagai tuan rumah forum para kepala daerah tersebut.
“Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami,” ungkap Iqbal.
Menurut Iqbal, APPSI tak sekadar menjadi forum koordinasi. Pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan para gubernur untuk saling bertukar pengalaman, belajar dari inovasi daerah lain, hingga mencari solusi bersama.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Iqbal mendorong pemerintah daerah terus beradaptasi menghadapi perubahan global. Pemprov, kata dia, perlu membangun budaya pemerintahan yang terus belajar, memperbaiki tata kelola, dan menghadirkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Tema yang diangkat dalam forum kali ini berfokus pada UMKM berdaya saing global dan optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Iqbal menilai UMKM perlu mendapat dukungan dari sisi kualitas produk, digitalisasi, pembiayaan, sertifikasi hingga akses pasar. Sementara pengelolaan PAP perlu berjalan transparan, adil, dan berkelanjutan.
Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud mengatakan, forum tersebut menjadi ruang untuk merumuskan rekomendasi sesuai persoalan nyata di daerah.
“APPSI bukan sekadar wadah menyampaikan aspirasi para gubernur, tetapi menjadi ruang kerja sama antarpemerintah provinsi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan,” ujar Rudy.
Ia menilai penguatan UMKM dan pembenahan kebijakan PAP, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat PAD. APPSI juga terus berdialog dengan kementerian dan lembaga terkait, agar kebijakan pusat semakin selaras dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menyoroti tantangan kepala daerah yang semakin beragam. Mulai dinamika geopolitik, program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga risiko dalam tata kelola pemerintahan.
Bima Arya meminta kepala daerah tampil adaptif, visioner, dan berintegritas. Gubernur juga perlu menjalankan peran sebagai kepala daerah otonom, sekaligus wakil pemerintah pusat di wilayahnya.
“Seorang gubernur harus mampu memimpin pemerintahan secara langsung, memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah,” katanya.
Bima Arya juga mengingatkan pemda tak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk berhenti berinovasi. Ia mendorong daerah mengoptimalkan belanja, investasi, aset, BUMD, BLUD, regulasi, serta tata ruang.
“Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bima Arya turut menyoroti NTB sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan potensi daerah dapat memberi dampak besar bagi perekonomian nasional.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan pusat maupun daerah. Dari Senggigi, para gubernur membawa semangat memperkuat kolaborasi, inovasi, dan kemandirian fiskal demi mendorong pertumbuhan daerah secara bersama.(djr)
