Gatanews.id, Lombok Utara | Pembangunan Sekolah Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendapat sorotan dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) NTB. Organisasi masyarakat sipil tersebut meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proyek agar terbuka menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada publik.
Gubernur LIRA NTB, Zainuddin mengatakan berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan, progres fisik proyek diperkirakan masih berada di angka sekitar 30 persen. Padahal, masa pelaksanaan kontrak proyek dijadwalkan berakhir pada 20 Juni 2026.
“Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama, karena waktu penyelesaian kontrak tinggal menghitung hari sementara pekerjaan yang tersisa masih cukup besar,” ujarnya, Minggu (07/06/2026).
Diketahui, proyek pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan pekerjaan konstruksi yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2025. Paket pekerjaan itu dikerjakan oleh PT. Budigraha Perkasa Utama setelah memenangkan tender dengan nilai penawaran sebesar Rp 241,97 miliar.
Menurut Zainuddin, LIRA NTB tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran dalam proyek tersebut. Namun, besarnya nilai anggaran negara yang digunakan harus diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan yang akuntabel dan profesional.
“Kami hanya mengingatkan agar proyek strategis ini benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tetap menjaga kualitas bangunan,” katanya.
Ia menilai, jika progres pekerjaan memang masih di kisaran 30 persen, maka dibutuhkan langkah percepatan yang jelas dan terukur agar target penyelesaian proyek dapat dicapai tanpa mengurangi mutu konstruksi.
LIRA NTB juga menekankan pentingnya kualitas bangunan tahan gempa mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana gempa bumi di NTB. Karena itu, aspek keselamatan konstruksi dinilai tidak boleh diabaikan demi mengejar target penyelesaian pekerjaan.
“Bangunan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi masyarakat. Standar konstruksi tahan gempa wajib menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain meminta keterbukaan informasi progres proyek, LIRA NTB juga mendorong pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana untuk terus memperkuat pengawasan selama proses pembangunan berlangsung.
Zainuddin menambahkan, pihaknya mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Namun menurutnya, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan agar hasil pembangunan benar-benar memberi manfaat jangka panjang.
“Karena ini menggunakan uang negara, maka masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan proyeknya. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tutupnya. (*)
