Gatanews|Lombok Tengah – Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026), menggelar aksi damai di Kantor DPRD Lombok Tengah. Aksi ini didampingi LSM Kasta NTB.
Mereka menuntut kejelasan status dan kesejahteraan, terutama bagi 715 guru honorer non database. Sebelum ke DPRD, massa aksi lebih dulu menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Lombok Tengah sambil membawa pamflet tuntutan.
Perwakilan guru diterima Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H.M. Mayuki, S.Ag., sejumlah anggota dewan, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah Lalu Muhamad Hilim.
Pembina LSM Kasta NTB Lalu Munawir Haris menyebut guru honorer kecewa usai muncul pernyataan soal kelebihan tenaga pendidik tanpa melihat kondisi lapangan. Ia menegaskan perjuangan guru honorer akan terus berlanjut.
“Kami mendorong kesejahteraan guru honorer secara layak dan meminta kepastian penugasan serta perlindungan hukum,” kata Munawir.
Selain itu, massa aksi menuntut penghentian intimidasi, sanksi administratif, penghapusan data dapodik, serta pemberhentian sepihak. Mereka juga meminta DPRD Komisi I dan IV konsisten mendampingi perjuangan guru honorer.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ahmad Syamsul Hadi menyampaikan DPRD siap mengawal aspirasi secara kelembagaan. Ia juga meminta guru honorer melaporkan praktik intimidasi dan pungutan tidak sah.
“Semua tuntutan akan kami kawal. DPRD mendukung perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” ujarnya.
Sementara itu, H.M. Mayuki menyampaikan DPRD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
Aksi damai di gedung wakil rakyat tersebut berakhir aman dan tertib.(red)
