Gatanews.id|Lombok Tengah – Suara aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa makin nyaring terdengar. Desakan agar Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) segera dimekarkan kembali mengemuka, bahkan sempat diwarnai aksi damai di Pelabuhan Poto Tano. Tuntutan mereka jelas: pelayanan publik yang lebih cepat dan merata.
Salah satu tokoh nasional asal NTB, Anggota DPD RI TGH. Ibnu Kholil, S.Ag., M.Pd.I., ikut angkat bicara soal ini. Saat ditemui di kediamannya di Ponpes Inen Lemu, Praya Timur, Lombok Tengah, Sabtu (17/5/2025), ia menyampaikan jika wacana pemekaran ini bukan barang baru.
“Sudah lama digulirkan, tapi masih terganjal moratorium pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, pemekaran PPS bukan semata soal wilayah baru, melainkan demi keadilan pelayanan publik. Ia menyoroti kasus-kasus pasien dari Pulau Sumbawa yang harus menyeberang ke Mataram, hanya untuk mendapat pelayanan kesehatan lanjutan.
“Ini kan sangat menyedihkan. Ada yang dalam kondisi darurat, tapi harus menyeberang laut dulu,” tuturnya.
TGH. Ibnu Kholil menegaskan jika ia dan rekan-rekannya di Komite I DPD RI, telah menyampaikan aspirasi ini langsung ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Pak Menteri sebenarnya sejalan. Tapi keputusan juga tergantung Kementerian Keuangan, karena berkaitan dengan kesiapan anggaran negara,” ungkapnya.
Ia pun membandingkan situasi ini dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang begitu cepat direalisasikan. “Kalau IKN bisa dibangun secepat itu, kenapa anggaran untuk pemekaran PPS tidak bisa disisihkan?” katanya penuh tanda tanya.
Lebih lanjut, TGH. Ibnu Kholil mengungkapkan jika saat ini tercatat ada 42 usulan pembentukan provinsi dan ratusan usulan kabupaten/kota, yang mengantre di Kementerian Dalam Negeri, termasuk PPS. Menurutnya, bila moratorium tidak segera dicabut, potensi keresahan masyarakat akan makin besar.
“Jangan sampai kejadian di Poto Tano terulang. Masyarakat butuh solusi, bukan janji,” tegasnya.
Sebagai senator asal NTB yang juga alumni Pesantren P2S2 Sukorejo Situbondo, TGH. Ibnu Kholil menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemekaran PPS, sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
“Ini bukan kepentingan politik, tapi panggilan nurani untuk memperjuangkan pelayanan yang lebih dekat dan merata,” pungkasnya.
Wacana PPS kembali hangat, dan perjuangan para tokohnya belum berhenti. Kini, semua mata tertuju pada Jakarta, menunggu ketegasan: apakah suara dari timur Indonesia akan benar-benar didengar?(red)
