Gatanews.id, Lombok Barat | Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar supervisi pelaksanaan Operasi Mantap Praja (OMP) Gatari 2024, di ruang Posko Operasi Polres Lombok Barat (Lobar) dan Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lobar, Selasa (12/11).
Supervisi yang dipimpin Kabag Binops Roops Polda NTB, AKBP Rohadi, S.I.K., ini guna memastikan kesiapan pengamanan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Lombok Barat.
Dalam supervisi tersebut, hadir beberapa pejabat penting, termasuk Kabag Ops dan para pejabat Operasi Mantap Praja Gatari 2024 jajaran Polres Lombok Barat, serta operator dan anggota yang terlibat dalam supervisi di seluruh wilayah Pulau Lombok.
AKBP Rohadi menyampaikan jika Polda NTB, telah memenuhi kebutuhan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang diajukan Polres Lombok Barat.
“Kami telah mengerahkan personel sesuai permintaan untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkapnya.
Ia juga memberikan saran agar personel ditempatkan dekat dengan area TPS, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
Dalam pengamanan TPS, Polres Lombok Barat telah memploting 50 personel Brimob di daerah Sekotong dan 50 lainnya di Bundaran Giri Menang Square (GMS).
“Selain itu, personel Ditsamapta ditempatkan di Labuapi dan Batulayar, untuk menjaga keamanan wilayah strategis. Polres Lobar juga menyiapkan 60 personel Kompi Kerangka, untuk mendukung keamanan di sekitar TPS,” terangnya.
Dikatakan Rohadi, selain BKO dari Polda NTB, Polres Lombok Barat juga mengajukan permintaan tambahan 30 personel BKO dari TNI.
“BKO tersebut untuk memperkuat pengamanan di beberapa titik penting,” ucapnya.
Sebagai informasi, dalam supervisi tersebut ditemukan kekurangan surat suara, untuk pemilihan Gubernur sebanyak 484 lembar.
“Sementara untuk pemilihan bupati, kekurangannya mencapai 895 lembar. Selain itu, Polres Lobar juga menyiapkan cadangan 2.000 lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagai antisipasi jika dibutuhkan di TPS,” bebernya.
Tak hanya itu, AKBP Rohadi juga menekankan pentingnya menjaga netralitas seluruh personel, selama Pilkada Serentak 2024.
“Kita harus tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugas pengamanan Pilkada ini. Dan setiap personel harus menghindari duplikasi tugas dan mengoptimalkan pemantauan situasi lapangan,” tegasnya.
Seluruh personel yang bertugas di lapangan, juga diingatkan untuk aktif melaporkan perkembangan situasi melalui aplikasi SOT (Sistem Operasi Terpadu).
“Penggunaan SOT akan mempermudah posko dalam memantau situasi di lapangan, baik saat pergeseran dari KPU ke TPS maupun sebaliknya,” jelas AKBP Rohadi.
Dengan supervisi tersebut, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Lombok Barat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, serta seluruh elemen pengamanan tetap berpegang pada prinsip netralitas dan profesionalisme. (*)
