oleh

Terdakwa Kasus KSU Rinjani, Pengadilan Tetapkan Sri Sudarjo Bersalah

GataNews.id | Kasus sidang KSU Rinjani sudah ditetapkan bersalah. Pengadilan Negeri Mataram menggelar Sidang Tindak Pidana Kasus UU ITE. Sebagai terdakwa Sri Sudarjo, dengan agenda sidang putusan akhir bertempat dirubah sidang utama PN Mataram. Jumat, (15/07).

Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa mengatakan bahwa, hari ini telah berlangsung kegiatan sidang tindak pidana khusus terkait dengan UU ITE dengan Nomor Perkara : 256/Pid.Sus/2022/PN Mtr, sebagai terdakwa Sdr. Sri Sudarjo, SH., S.Pd., M.Pd, dengan agenda putusan sidang, selaku penanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri.

“Tugas kami Polresta Mataram memberikan prioritas keamanan dan mengawal sampai dengan selesai,” jelas Kapolres.

Untuk Personel pengamanan ada sebanyak 560 Personel, yang terdiri dari 370 Personel Polresta Mataram dan 190 BKO Brimob Polda NTB.

Banner Iklan Aruna

Perangkat sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gde Hariadi dengan Hakim Anggota 1 Dwianto Janti Sumirat dan Hakim Anggota 2 Glorious Anggundoro.

Sedangkan jaksa Penuntut Umum Adi Helmi, M. Rusdi dan Moch. Taufiq Ismail beserta panitera Yogi Hadisasmitha.

“Putusan sidang menyatakan bahwa terdakwa Sri Sudarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),” ujar Mustofa.

Dengan melanggar Pasal 45A ayat ( 2 ) jo Pasal 28 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Sudarjo dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),” pungkasnya.

Pihaknya juga menjelaskan bahwa terdakwa saat ini diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan hasil putusan sidang dan hasil keputusan sidang bersifat belum memiliki kekuatan hukum tetap. (Ang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.