oleh

UKT DINILAI TIDAK ADIL, PULUHAN MAHASISWA MENGGELAR AKSI DEMO

GataNews.id,KUPANG- Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan (Ormas) Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani) menggelar aksi demonstrasi di kampus untuk menuntut Direktur Politani segera melengkapi fasilitas dan peralatan praktik.

Hal ini dilakukan karena dinilai fasilitas pendukung itu masih sangat minim sehingga mahasiswa kesulitan dalam melakukan praktik. Masa aksi juga mendesak agar pimpinannya itu tidak memimpin secara otoriter untuk menutupi persoalan yang terjadi di kampus itu.

Aksi demo yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut sebelumnya menyampaikan orasi di gedung depan lalu berlanjut di gedung Kantor Politani, Selasa (6/10).

Yufen Ernisto Bria, Korlap dan Ketua Bidang Advokasi Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) ketika dimintai tanggapannya mengaku aksi tersebut bertujuan untuk menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2021.

Banner Iklan Aruna

Selain itu, faslitas toilet juga menjadi perioritas tuntutan karena mahasiswa sangat kesulitan mengakses fasilitas umum tersebut, LCD dan bahan praktik segera disiapkan.

“Kami setiap tahun, semester lancar memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa sedangkan hak kami diabaikan lalu kami mau praktek seperti apa. Kami akan melakukan perlawanan karena direktur menunjukan kepemimpinan yang otoriter dan anti kritik serta mengabaikan kepentingan mahasiswa,” katanya.

Lanjutnya ditengah kondisi krisis ekonomi akibat pandemi covid 19, Politani mengeluarkan kebijakan atau regulasi secara sepihak yang bertentangan dengan pendapatan ekonomi orang tua mahasiswa.

Kebijakan tersebut yakni kenaikan UKT dari kategori 3 (tiga) ke kategori 4 (empat) dengan rinciannya sebagai berikut: golongan 1 (satu) Rp.500.000, golongan 2 (dua) Rp. 1.000.000, golongan 3 (tiga) Rp.1.500.000, golongan 4 (empat) Rp. 2.000.000.

Ditengah kenaikan UKT tersebut, pihak kampus tidak mampu menjawab kebutuhan mahasiswa dalam hal ini, ketersediaan bahan praktik, WC dan jaringan Wi-Fi sebagai penunjang perkuliahan mahasiswa, dan minimnya ketersediaan air bersih di lahan praktik maupun di WC dan Kamar Mandi.

Ditambahkan penentuan besakaran UKT juga tidak objektif karena hanya sebatas formalitas namun lebih mengutamakan kedekatan dan kekeluargaan. “Terbukti banyak mahasiswa yang orantuanya pegawai atau pengusaha namun jumlah UKT lebih rendah dari mahasiswa yang benar-benar kurang mampu,” ungkapnya.

Terhadap hal itu, pihaknya menolak kenaikan UKT di T.A 2021, segala transparansi anggaran Kemahasiswaan tahun 2020/2021. Segera buka kembali kantin untuk kepentingan mahasiswa. Stop pembungkaman ruang demokrasi kampus.

Masa aksi meminga agar bisa mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan mengabdi pada kepentingan rakyat serta menolak liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi dalam dunia pendidikan.

Direktur Politani Kupang, Ir. Thomas Lapenangga, MS menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa tersebut mengaku sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya dan sempat meminta untuk melakukan diskusi namun upaya tersebut tidak terwujud dan akhirnya mahasiswa turun aksi.

Sebagai pimpinan siap menerima kritikan dan masukan yang disampaikan dimuka umum namun dibalik aksi mahasiswa itu, diduga ada peran intelektualnya.

“Saya akan menyerahkan tuntutan mahasiswa terkait fasilitas praktik ini untuk diusut karena diduga ada orang yang sengaja menghasut mahasiswa. Pada hal peralatan praktek sudah lengkap dan selama ini digunakan mahasiswa,” bantah Thomas ketika menanggapi tuntutan mahasiswa itu.

Dibeberkan bahwa perguruan tinggi yang memiliki uang kuliah yang paling murah di indonesia salah satunya adalah Politani. Ia membenarkan, angkatan Tahun 2020 itu memang ada kenaikan UKT namun sudah dikaji secara baik dan sudah disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.

Terhadap kekurangan air dilahan praktek, Thomas menyebut tidak hanya dialami Politani namun dialami semua masyarakat NTT. Kondisi wilayah ini adalah kekeringan jadi ini merupakan tantangan untuk berinovasi menangani kekeringan ini.

“Kenaikan uang kuliah sudah dua angkatan. Tapi kalau dibilang tidak merata itu tidak benar. Tidak ada penentuan yang dilihat dari suku dan kedekatan seperti yang sebutkan,” sebutnya.

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran di lembaga perguruan tinggi negeri itu dikatakan sudah sangat terbuka. Kepada semua bidang diberikan uangnya untuk mengelola sendiri sesuai program yang telah diprogramkan.

Kemahasiswaan juga disediakan angvaran namun setiap ormawa yang melaksanakan kegiatan mengajukan proposal, melakukan proses atau penggunaan anggarannya lalu dipertanggungjawabkan.

“Dana ada tinggalereka minta, apa uang mereka lakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Ini sebagai upaya pembelajaran terhadap mahasiswa untuk belajar mengelola keuangan,” tambahnya.

 Dinilai otoriter, Thomas menyebut itu hanya perasaan mahasiswa saja namun dalam kepemimpinannya selalu terbuka dengan siapa saja. (Jem).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.