oleh

Terkait Pemukiman Warga di Dalam Sirkuit, Pemprov NTB Tidak Akan Biarkan Masyarakat Dirugikan

Gatanews.id, Menyikapi dinamika pembangunan yang berkaitan dengan jumlah aktivitas penduduk yang terdapat di dalam area Sirkuit Mandalika, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menegaskan sebagai pemimpin ia tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan oleh pembangunan.

Hal itu dikatakan saat menerima Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM) di ruang kerjanya, Senin (23/08). Gubernur Bang Zul menegaskan, pemerintah daerah sebagai upaya keras agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan hukum.

“Kita tentu harus menempatkan pada proporsinya. ITDC adalah BUMN dan KEK Mandalika dengan sirkuitnya juga etalase nasional. Pemprov selalu akan menyediakan agar ITDC membangun hubungan yang baik dengan masyarakat,” tegas Gubernur.

Kehadiran SWIM tersebut terkait atas belum jelasnya keputusan ITDC terkait pemukiman warga Dusun Ujung Lauk dan Dusun Ebunut. Total 60 kepala keluarga dengan 166 jiwa menunggu relokasi dan pembayaran tanah atau kawasan pemukiman khusus yang berada di komplek sirkuit.

Banner Iklan Aruna

Dikatakan Gubernur, jika opsi ITDC mempertahankan pemukiman tersebut sebagai sirkuit masterplan area, maka terutama akses jalan masuk dan pemukiman harus ditata lebih baik serta menyiapkan pemberdayaan yang memadai bagi warga. Jikapun harus direlokasi, masalah pembayaran dan data pemilik tanah dan administrasinya harus valid untuk menghindari oknum yang mengambil keuntungan. Atau jika pilihannya adalah tukar guling maka nilainya harus setara dengan aset yang dimiliki warga.

“ITDC harus proaktif berkomunikasi,” sebut Gubernur.

Bahkan terkait perhelatan World Superbike pada Nopember depan, ia akan berkomunikasi dengan ITDC melalui tim appraisal dengan mengutus perwakilan Pemprov agar dalam dua bulan harus ada solusi dan kegiatan yang jelas.

Sementara Lalu Alamin, Ketua SWIM mengatakan, apapun keputusan yang diambil oleh ITDC agar tidak digantung. Bahkan ia mengklaim warga dusun siap direlokasi tanpa menerima pembayaran asalkan ada komitmen dari ITDC untuk menyelesaikan masalah.

“Kami siap membantu tim agar data dan harapan warga dusun benar-benar terbuka apapun keputusan ITDC”, ujar Alamin. (jm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.